Gubernur NTB Kritik Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nelayan saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur NTB, Kamis (21/5)

CENDANANEWS (Mataram) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Zainul Majdi mengatakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ,Susi Pudjiastuti yang melarang masyarakat menangkap benih Lobster merupakan kebijakan yang tidak masuk akal. Sebab, kebijakan tersebut dilakukan tanpa ada solusi yang kongkrit untuk pekerjaan masyarakat.

“Masyarakat dilarang menangkap benih setelah dilarang tidak ada kebijakan lain untuk pekerjaan mereka atau misal pemerintah membeli bibitnya, tidak masuk akal itu,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Sabtu (23/5/2015).

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat seharusnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat daerah. Namun, kenyataannya kebijakan Menteri Susi menyulitkan para penangkap benih Lobster.

Ia menuturkan, pemerintah pusat harus bisa membuat masyarakat bisa menafkahi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah pusat membeli bibit tersebut. Sebab jika tidak pengangguran akan semakin bertambah.

“Benih itu karunia, dia berkembang tanpa membutuhkan pembiayaan apapun. Malah kalau tidak ditangkap akan mati. Kami mengirim surat ke menteri, tolong dibeli,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya pun meminta kebijakan tersebut segera direvisi. Sebab, kebijakan tersebut sangat kontraproduktif dan tidak melihat sisi kearifan daerah.

Sebelumnya, pada Kamis (21/5/2015) Ratusan nelayan dari berbagai Kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi demonstrasi didepan kantor Gubernur NTB. Mereka menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015, karena dinilai telah merugikan nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari penjualan lobster.

Salah seorang warga Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Luhum mengatakan, dulu sebelum dikeluarkannya Permen tentang penjualan lobster, Nelayan tidak pernah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena dari hasil penjualan tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan dan biaya anak-anak sekolah juga bisa ditalangi.

“Kami para nelayan merasa dirugikan dengan adanya aturan Pemerintah Pusat tersebut, sekarang jangankan untuk membeli barang kebutuhan lain, untuk kebutuhan makan saja susah, karena hidup kami bergantung dari melaut dan penjualan lobster, mau kerja di sawah kami tidak punya sawah, jadi minta tolong supaya peraturan tersebut segera dicabut,” kata Luhum di Mataram, Kamis (21/5/2015).

H.M. Zainul Majdi, Gubernur NTB

——————————————————-

Sabtu, 23 Mei 2015

Jurnalis       : Turmuzi

Fotografer : Turmuzi

Editor         : ME. Bijo Dirajo

——————————————————-