ARM dan Buruh Gelar Demo “Satu Barisan, Satu Perlawanan”
|
| Spanduk Demo Buruh dan mahasiswa |
CENDANANEWS (Malang) – Aksi demo kembali dilakukan oleh para buruh di depan kantor DPRD Kota Malang Senin (4/5/2015). Namun aksi buruh kali ini tidak sendirian, mereka dibarengi oleh Aliansi Rakyat Melawan (ARM) yang berisikan beberapa organisasi Mahasiswa di Malang. Aksi ini merupakan kelanjutan dari aksi para buruh pada hari buruh kemarin. Aksi demo ini sendiri bertajuk “Satu Barisan, Satu Perlawanan”.
Lebih dari 50 orang yang mengikuti aksi demo di depan kator DPR. Tulisan “Berikan upah layak bagi buruh”, “Dengarkan suara rakyat tertindas”, “Stop Penindasan” dan berbagai macam tulisan dibawa oleh para pendemo.
Dalam orasinya, para pendemo mengkritisi tentang asuransi kesehatan BPJS. Mereka menggap program BPJS lebih berpihak kepada Pemerintah, masyarakat kecil seperti buruh dan petani di suruh membayar dengan jumlah uang yang menurut masyarakat kecil cukup mahal, namun pelayanan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Selain itu, ARM juga menyoroti mahalnya biaya sekolah sehingga masyarakat kecil tidak mampu menyekolahkan anaknya.
“Hanya orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya, sedangkan para buruh, petani, dan masyarakat kecil lainnya tidak bisa menyekolahkan anak mereka karena biaya sekolah yang sangat mahal”, ujar salah satu pendemo.
ARM juga menuding bahwa Jokowi-JK lebih memihak kaum kapitalis dan juga imperialis dari pada kaum buruh. “Jokowi-JK dalam forum-forum Internasional meminta pada negara asing untuk menanamkan investasi di Indonesia dengan iming-iming upah buruh yang murah. Pemerintah membangun jalan Tol dimana-mana sedangkan jalanan di gang-gang kecil masih banyak yang berlubang. Pembangkit tenaga listrik dibangun dimana-mana untuk keperluan energi tamabang para kaum imperialis, sedangkan perkampungan rakyat menderita pemadaman listri berkali-kali” ujar para pendemo.
Selain melakukan demo, mereka juga mengirimkan beberapa orang negisiator untuk bisa bertemu oleh para anggota dewan. Terdapat 14 tuntutan kepada
Pemerintah:
1. Hapus sistem kerja kontrak dan outsorcing
2. Hentikan perampasan upah, tanah dan kerja
3. Cabut UU SJSN dan BPJS, wujudkan sistem jaminan sosial yang 100% ditanggung pemerintah
4. Memberikan jaminan lapangan kerja yang layak
5. Memberikan upah yang layak bagi buruh
6. Tegakkan jaminan kebebasan berpedapat dan berserikat
7. Hentikan kenaikan harga dan bahan pokok
8. Laksanakan reformasi agraria
9. Kurangi dominasi pasar modern dan berikan jaminan perlindungan bagi pedagang kecil
10. Cabut segala bentuk perjanjian internasional yang memperlemah ekonomi rakyat
11. Tolak RPP pengupahan dua atau lima tahun sekali
12. Wujudkan sistem pendidikan yang ilmiah,demokratis dan mengabdi pada rakyat
13. Cabut UU Pendidikan Tingi dan tolak UKT
14. Tolak privatisasi, komersialisasi dan riberalisasi pendidikan
Selang beberapa lama akhirnya para pendemo ditemui oleh anggota DPRD yang sebelumnya sudah bertemu dengan negosiator dari para pendemo. Anggota dewan yang ikut menemui para pendemo yaitu Hadi Susanto dari PDIP, Choirul Amri dari Golkar dan juga Suparno dari Gerindra.
Dalam pertemuannya dengan pendemo, Hadi mengatakan apa yang menjadi tuntutan dari pendemo sudah langsung dia sampaikan hari ini kepada pemerintah pusat melalui Fax. Hadi juga mengharapkan agar para pendemo tidak hanya memberikan tuntutan, tetapi juga memberikan solusi kepada anggota Dewan agar bisa mereka sampaikan kepada pemerintah daerah maupun pusat apa yang menjadi pemikiran dari masyarakat. Suparno menambahkan, hendaknya para pendemo meberikan daftar perusahaan apa saja yang telah melakukan penyimpangan terhadap kesejahteraan buruh agar bisa segera mereka tindak.
Aksi demo yang dijaga oleh puluhan aparat keamanan ini, berlangsung tertib dan aman.
————————————————-
Senin, 4 Mei 2015
Jurnalis : Agus Nurchaliq
Fotografi : Agus Nurchaliq
Editor : ME. Bijo Dirajo
————————————————-