Tommy Soeharto, Menyambut Jejak Sang Ayah ?

Hutomo Mandala Putra / Tommy Soeharto

CENDANANEWS – “Anak macan selalu mewarisi genetika sang macan. Sekeras apapun berteriak, anak kucing tetaplah kucing. Menantunya saja berani maju, masak anaknya tidak berani“

Itulah sepenggal rasan-rasan (pergunjingan) warung-warung kopi di pojok-pojok kampung akhir-akhir ini. Masyarakat mulai sungguh-sungguh menelisik pewaris talenta kepemimpinan Presiden Soeharto. Ia memang melegenda di kalangan masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan. 

Presiden Soeharto bukan saja sosok yang disegani kawan maupun lawan politik di dalam maupun di luar negeri. Ia satu-satunya yang sejauh ini mampu membawa Indonesia menjadi macan ekonomi Asia sebelum krisis menerpa di tahun 1997. 

Ia juga membawa Indonesia menjadi motor poros tengah dalam percaturan dunia melalui Gerakan Non Blok, sebagai bangsa Independen di tengah dominasi kekuatan-kekuatan Internasional. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia memiliki wibawa dalam percaturan antar bangsa, regional maupun internasional. 

Di kalangan masyarakat, kepemimpinan Presiden Soeharto dirasakan sebagai anugerah, Indonesia stabil, bukan hanya keamanan, tapi juga dalam lini politik dan ekonomi. Hajat hidup rakyat kecil diperhatikan, harga kebutuhan stabil, lingkungan aman, mudah mencari pekerjaan, dan banyak romatika lainnya soal kepemimpinan Presiden Soeharto. 

Selama lebih 17 tahun perjalanan reformasi, masyarakat sudah bisa menilai secara jernih, akurasi dari segala propaganda yang bernada mendeskreditkan mantan Presiden Soeharto dan keluarganya selama ini.

Secara sloganistis, reformasi seakan-akan menyajikan harapan akan situasi yang lebih baik. Namun semenjak Presiden Soeharto menyatakan berhenti, sekejap itu pula rakyat disajikan gegap gempita politik tanpa henti. Rakyat menyaksikan manuver-manuver elit menggerogoti, bukan saja sendi-sendi kehidupan bernegara, tapi juga kekayaan nasional, yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kepemilikan asing semakin dominan. 

Rakyat terpaksa bertempur sendiri melawan gejolak harga-harga yang sangat menekan, stabilitas keamanan yang tak terjaga dengan baik. Bentuk-bentuk pencideraan batin masyarakat berupa maraknya korupsi di semua lini kehidupan bernegara juga tersaji tanpa malu-malu. 

“Mungkin di jaman Pak Harto ada korupsi, sebagaimana yang di tuduhkan, tapi faktanya pembangunan ada wujudnya. Banyak. Di semua sektor di semua tempat, hingga pelosok”, begitu celoteh masyarakat. 

Situasi itu membuat masyarakat mulai menimbang-nimbang ketokohan nasional yang bisa mengatasi kesemrawutan bangsa.

“Kami tidak peduli politik, yang kami perlukan hanyalah hidup makmur. Kebutuhan terjangkau, mudah mencari pekerjaan, lingkungan aman, mampu menyekolahkan anak”, begitulah kira-kira alam berfikir masyarakat yang merindukan masa-masa indah kepemimpinan Presiden Soeharto. 

Bahkan sekitar tahun 2010 muncul “protes sosial secara damai” dengan maraknya satire publik berupa stiker maupun poster dengan slogan “Piye Kabare…? Penak Jamanku Tho?” (Apa kabar, enak jamanku tho…?) bergambar Presiden Soeharto melambaikan tangannya. Sebuah protes sosial masyarakat terhadap pemerintahan reformasi yang dinilainya tidak kunjung mampu mengatasi berbagai kesulitan hidup yang di alami masyarakat bawah.

***

Tommy Soeharto dan Golkar

“Cendana…!!!. Ya… Cendana !!!. Kemana keluarga ini. Kenapa diam saja melihat beragam kengawuran dan kesemrawutan bangsa. Anak macan tetaplah macan. Seberapun kadarnya, auman anak macan akan tetap menggema, taringnya tetap akan tajam. Negeri ini perlu penakluk preman, baik preman keamanan, preman politik, preman ekonomi yang selama ini menyudutkan rakyat, yang menyebabkan negara gaduh tanpa henti, yang menyebabkan harga diri bangsa terjun bebas ke titik menyedihkan. Negeri ini selama ini seakan tanpa daya menghadapi kengawuran para preman itu. Maka perlu penakhluk preman. Cendana Bisa !” Begitulah kira-kira cara pikir para perindu kepemimpinan Presiden Soeharto.

Penjabaran rasional atas pengidentikkan masyarakat melalui cara pikir “Macan-Anak Macan” ini tentu tidak sederhana. 

Cendana merupakan klan politik yang jaring-jaring politiknya, baik nasional, regional maupun internasional, diyakini masih bisa dioptimalkan untuk mengatasi beragam problem bangsa. 

Cendanya juga diyakini —sedikit banyak— mewarisi nasionalisme sang ayah, yang tidak akan menyerahkan mentah-mentah rakyat dan bangsa ini diinjak-injak harga dirinya oleh kekuatan-kekuatan yang dapat menyengsarakan rakyatnya. 

Cendana juga masih memiliki deposit trust yang baik di kalangan masyarakat. “Tidak ada ceritanya Cendana menagih kebaikan yang sudah di tanamnya atau bahkan mengeksposnya. Tulus Membantu. Beda dengan keluarga-keluarga politik lainnya, kebaikannya selalu dikaitkan dengan ‘balas budi’ untuk menyangga agenda politiknya”, begitulah ocehan-ocehan di sudut-sudut kampung yang sesekali kita dengar.

Melalui potensi yang dimiliki, Cendana tentu memiliki jalan keluar, walau tidak mudah, untuk “mengelola dan mengkarantina” preman-preman politik, ekonomi, keamanan, untuk tidak terlalu menjepit hajat hidup rakyat banyak. 

Satu hal lagi, jika keluarga-keluarga politik atau kekuatan-kekuatan politik lainnya menyangga agenda politiknya harus menggerogoti sumber-sumber strategis negara, mungkin Cendana cukup mapan soal ini. Untuk menopang eksistensi politiknya, tidak perlu lagi menyorobot aset-aset strategis negara, entah rebutan kapling bisnis, entah korupsi, yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat banyak.

Lalu kenapa Keluarga Cendana selama ini tampak diam?. Memang sesekali pernah terlihat perinteraksian politik terbuka seperti kasus PKPB (Hartono) dan mengemukanya Nasrep. Tapi jika dicermati, gerakan-gerakan itu tidak mengeluarkan upaya dan dukungan yang serius. 

Peran Keluarga Cendana lebih pada upaya merawat faksi-faksi tertentu loyalis mantan Presiden Soeharto atau yang hidup di era orba, yang jumlahnya banyak dan harus di rawat. Jika dicermati, dinamika perpolitikan nasional era reformasi, di semua lini, masih terikat dengan semua faksi yang sudah ada sejak era Presiden Soeharto.

Fungsi sebenarnya keluarga ini selama ini lebih merupakan stabilizer dari banyak faksi bangsa yang tercerai berai pasca Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Fungsi ini yang memungkinkan disintengrasi bangsa bisa diminimalisasi, oleh kemungkinan perbenturan kuat antar faksi baik faksi-faksi bisnis, militer, maupun politik. 

Sudah menjadi cerita umum, bahwa walaupun tidak masuk di gelanggang politik formal, keluarga Cendana beserta jaring-jaringnya merupakan tambatan bagi dinamika faksi-faksi perpolitikan nasional selama ini dengan segala ‘kenakalannya’ masing-masing. Dinamika faksi-faksi itu harus ‘dirawat’ agar bangsa ini tidak terjebak dalam potensi disintegrasi.

Selain menjalankan beban sebagai stabilizer, keluarga ini memang mewarisi filosofi kepemimpinan Presiden Soeharto yang membedakan antara pengabdian dan kekuasaan. Kemungkinan besar keluarga ini juga memegang prinsip “tapi merebut kekuasaan, tapi pantang menolak tugas pengabdian”.

Akhir-akhir ini pergerakan politik yang lebih serius dilakukan oleh Titiek Soeharto, putri mantan Presiden Soeharto. Ia menjadi pengurus Golkar, menyusun program-program pemberdayaan yang sebenarnya kelanjutan dari kegiatannya sebelum menjadi pengurus DPP Partai Golkar. 

Titiek Soeharto bahkan membeli lahan sawah untuk uji coba bibit padi unggul di Malang Jawa Timur. Tujuannya untuk partisipasi pemberdayaan petani agar Indonesia bisa swasembada lagi. Upaya itu masih kecil. Namun ia kemudian dipercaya masyarakat Yogya menjadi anggota DPR RI dan kini menjadi wakil ketua Komisi IV DPR RI Periode 2014-2019.

***

Bagaimana dengan Tomy Soeharto?. Akhir-akhir ini ia coba dihadirkan kembali pihak-pihak tertentu untuk mengurai silang sengkarut kekisruhan Golkar, salah satu kekuatan politik besar dan berpengalaman. Tomy Soeharto tentu memiliki ikatan historis dengan partai ini, mengingat Golkar merupakan salah satu penopang kuat kepemimpinan Presiden Soeharto. Walaupun pada kenyataannya, Presiden Soeharto lebih merupakan ‘Bapak’ bagi ketiga partai pada masa Orde Baru (Golkar, PPP, PDI).

Sejak reformasi, dialektika Golkar banyak tertarik kepada aspek pragmatisme. “Urusan di dalam atau di luar pemerintahan”. Berbeda dengan spirit Golkar ketika era Orde Baru, yang bertumpu pada upaya otentifikasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 

Bahkan Presiden Soeharto pun kala itu menegaskan bahwa Pembangunan dalam segala seginya merupakan pelaksanaan Pancasila.

Pergeseran Golkar ke dalam motif pragmatisme kekuasaan ini memuncak ketika Pilpres 2014 memutuskan berada di luar lingkaran kekuasaan. Sebagai konsekuensi kekalahan calon Presiden yang diusungnya. 

Sebagian elit Golkar tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa terminologi “Golkar Harus di dalam kekuasaan”, harus diakhiri. Golkar harus dikembalikan sebagai instrumen perjuangan politik untuk mendukung terwujudnya cita-cita nasional, baik di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan. 

Silang sengkarut inilah yang memancing Tommy Soeharto untuk hadir mengatasi kemelut. Sekaligus mengembalikan Golkar pada jatidirinya sebagai penjaga terwujudnya cita-cita nasional bangsa ini.

Tommy Soeharto bukan saja merupakan putra bungsu Presiden Soeharto. Ia aktif dalam dunia bisnis dan mencermati dunia politik. Ia juga dikabarkan familiar dan tidak gentar menghadapi dunia keras. Ia kabarnya juga tahu/ paham betul ceruk-ceruk sosial di semua wilayah Indonesia.

Konon 15 tahun ini ia melakukan ‘pertapaan politik’. Diam tapi belajar, menyerap dan interaksi dengan ‘guru-guru politik’, baik yang dikenal di permukaan maupun yang tidak mencuat. Ia pendiam, tapi kabarnya, ia tahu dan mengusai banyak hal. 

Mungkin Tommy Soeharto memang salah satu alternatif figur tepat untuk mengurai kesemrawutan Partai Golkar dan bangsa ini. Tidak harus serta merta dalam format peran kursi Presiden. Setidaknya ia bisa mengembalikan spirit pembangunan bangsa melalui instrumen Partai Golkar. 

Pertanyaannya ialah, “seberapa serius ia bersedia menjemput jejak sang ayah...?”

***

———————————————-

Kamis, 23 April 2015

Penulis : Abdul Rohman

Editor : Sari Puspita Ayu

———————————————-