Kepemimpinan Indonesia bagi negara-negara ASEAN tidak diragukan lagi. Namun, kendati secara kewilayahan memiliki persinggungan perbatasan, Indonesia tetap memainkan peranan politik luar negeri yang bebas aktif. Tidak pernah pemerintah Indonesia pada masa itu mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara tetangga. Konflik internal masing-masing negara, menjadi urusan masing-masing pemerintahan. Patut dicatat pula, ASEAN juga bukan sebuah pakta pertahanan bersama. Walaupun Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ditambah Australia sebagai eks jajahan Kerajaan lnggris memiliki pakta pertahanan bersama. Politik bebas aktif yang menjadi amanat UUD 1945 (Asli) sangat dijaga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Tidak mengherankan, apabila pada masa itu Indonesia menjadi motor bagi negara-negara lain di ASEAN. Keberhasilan pembangunan Indonesia menjadi contoh pembangunan di kawasan ASEAN. Malaysia, Vietnam, dan Thailand banyak meniru Indonesia. Keberhasilan pembangunan pertanian di Indonesia banyak mengilhami pembangunan pertanian di Vietnam dan Malaysia. Kebijakan politik dalam negeri pun menjadi contoh kebijakan politik di Singapura dan Malaysia. Sebut saja, bagaimana Singapura dan Malaysia sangat menjaga stabilitas politik di dalam negerinya, karena menilai instabilitas politik hanya akan merugikan pelaksanaan pembangunan di masing-masing negara.
Namun, sekarang wajah Indonesia telah berubah. Indonesia setelah Presiden Soeharto berhenti dan kemudian dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 (Asli), telah menganut sistem demokrasi liberal. Sistem multipartai dan pemilihan langsung untuk anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota) Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota telah mengubah wajah Indonesia. Kemajuan perekonomian Indonesia pun telah tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura.