———————————————————-
Kamis, 2 April 2015
Jurnalis : Mohammad Natsir
Editor : ME. Bijo Dirajo
———————————————————-
CENDANANEWS (Kulon Progo) – Bertempat di Rumah dinas bupati (1/4/15) Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo membenarkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X telah mengeluarkan surat Ijin Penetapan Lokasi (IPL) bandara di Kulonprogo.
Di uraikan dalam penjabaran IPL, keberadaan bandara baru, sebagai penganti Bandara Adisucipto yang statusnya murni milik TNI. Lokasi baru ini menempati lahan di kecamatan Temon seluas 645,63 hektar, meliputi lima desa di Kecamatan Temon, yaitu Desa Kebonrejo, Glagah, Sindutan, Jangkaran. serta Palihan.
IPL secara resmi terbit per tanggal 31 Maret 2015. Dengan Surat Keputusan Gubernur, IPL nomor 593/3145, tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di DIY.
Dengan sudah di terbitkanya IPL bandara baru, tahap berikutnya adalah proses pengadaan tanah untuk kepentingan bandara. Terkait masih adanya keberatan warga, menurutnya, Bupati akan turun lapangan melakukan upaya persuasif. Bupati telah meminta BPN untuk mencegah adanya transaksi di lokasi tersebut
Hasto menegaskan, dengan terbitnya IPL, maka di lokasi yang ditentukan tidak diperbolehkan terjadi transaksi jual beli tanah untuk sementara waktu. Sampai program bandara yang berkaitan dengan tanah selesai
“Adanya IPL berarti kami bisa membatasi untuk tidak ada transaksi karena tanah lokasi jelas sudah sesuai IPL, Jadi kontrol pencegahannya di BPN. Kuncinya di situ. Kalau ada yang transaksi di bawah tangan pasti risikonya tidak diakui BPN kan,” ungkap Bupati di Rumah Dinas
WTT demo di DPRD Kulon Progo
Sementara itu, 200-an orang warga yang tergabung di WTT (wahana tri tunggal) untuk sekilan kalinya melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Tk II Kulon progo.
Sesaat setelah beberapa warga WTT berorasi di luar pagar gedung. Ketua DPRD Akhid Nurhayati dan sejumlah anggota dewan menemui mereka. Teriakan dan umpatan mewarnai. Dialog sesaat sempat terjadi antara warga di luar pagar dan para dewan. Namun karena dialog semakin tidak ‘nyambung’. Ahirnya beberapa perwakilan WTT di ketuai oleh Kelik Martono di izinkan masuk ke dalam gedung.
9 perwakilan dari WTT tadi di terima ketua DPRD Akhid Nurhayati (PDIP) di dampingi Ketua III Rajiyo Mulyono (Gerindra) dan Seluruh ketua fraksi PKS, PDIP, Golkar, PAN, PKB, Gerindra serta fraksi Bersatu (Hanura, Demokrat, Nasdem)
Dari pertemuan ini pihak WTT yang di wakili martono, mengutarakan kekesalanya, karena keberatan warga tidak ditanggapi, malahan izin dikeluarkan.
“Kenapa kajian keberatan warga yang terahir baru saja, kok sudah keluar IPL nya. Padahal saat sosialisasi dan konsultasi cukup lama waktunya, kok ini cepat sekali” ujar martono.
Dari pihak dewan setelah menerima kekesalan warga, mengatakan pihaknya akan menampung semua apa yang menjadi keluhan warga.
“Tapi di satu sisi sampai saat ini kita juga masih menunggu dari pihak eksekutif tentang bagaimana selanjutnya soal bandara ini,” ujar ketua dewan.
Setelah kurang lebih 1 jam lamanya dialog antara warga WTT dan anggota Dewan. Dan warga merasa kurang atas respon yang di berikan. Ahirnya pertemuan di tutup.
“Kami merasa, kehadiran kami atas keluhan kami yang menolak bandara tanpa syarat tidak mendapat respon yang mendukung kami,minggu depan kami akan ngadu ke Sri Sultan saja sebagai pihak yang mengeluarkan IPL” ujar Martono, sesaat setelah keluar dari gedung dan kembali bersam masa WTT.