
CENDANANEWS (Jakarta) – Masyarakat Ekonomi Asean dan liberalisasi ekonomi akan menjadi tantangan terberat Pedagang Kaki Lima selain penggusuran dan pengusiran. Untuk dapat bertahan dalam dunia usaha tersebut perlu adanya langkah penyelematan, salah satunya dibidang permodalan.
Melihat kondisi tersebut, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia mengambil langkah kerjasama dengan salah satu Bank Syariah untuk memberikan pinjaman tanpa agunan. Untuk tahap awal pendampingan PKL dibeberapa kawasan di DKI Jakarta serta analisis model permodalan PKL juga sudah selesai dilakukan APKLI.
“Dalam waktu dekat PKL di DKI Jakarta bisa nikmati kredit tanpa agunan modal usaha modifikasi garmeen bank. Demikian juga PKL diseluruh Indonesia. Hingga April 2016, APKLI targetkan 4 juta PKL dapat kredit tanpa agunan,”tegas Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun di Jakarta Sabtu 11/3/2015
Disebutkan, meski silih berganti ada kegaduhan politik, hukum, dan keamanan nasional, APKLI takkan terpancing dan fokuskan diri di garda depan tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.
Disebutkan untuk menghadapi MEA adalah dengan mendongkrak daya saing dan kapasitas building usaha PKL. Melalui kredit tanpa agunan modal usaha PKL Modifikasi Garmeen Bank yang berbasis komunitas, tanggung renteng, dan pendampingan, APKLI meyakini mampu antarkan PKL survival dan unggul hadapi MEA. Juga hadapi liberalisasi ekonomi lainnya.
“Mampu menjaga, mempertahankan dan mengakkan kedaulatan ekonomi bangsa, yang merupakan harga mati, tak boleh koyak oleh siapapun dengan dalih apapun,”katanya
APKLI juga tak henti-hentinya desak Negara RI, dalam hal pemerintah segera terbitkan tata peraturan perundangan yang berpihak dan lindungi ekonomi rakyat dan produk domestik. Tanpa intervensi negara MEA jelma jadi Neo-VOC dan pada akhirnya bisa bubarkan Indonesia.
“Oleh karena itu, apapun resikonya, APKLI konsisten di garda depan jaga dan pertahankan kedulatan ekonomi bangsa Indonesia,” ujar Chairman House Of Indonesia (HOI) ini.
Laksana membangun gedung pencakar langit fondasinya wajib kokoh, tak hirau walau diterjang gempa dan badai tsunami. APKLI lakukam percepatan terwujudnya kekuatan fondasi ekonomi bangsa Indonesia yang tak gentar, tak hiraukan, dan unggul hadapi MEA dan liberalisasi ekonomi lainnya dalam bentuk apapun.
“Siapapun dari negara lain hadir untuk investasi atau berekonomi di Indonesia wajib PERMISI DULU, jika tidak maka akan digulung oleh kekuatan gerilya ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia,” tambahnya.
Dijelaskan, baik MEA maupun bentuk lain liberalisasi ekonomi takkan mampu merobek merah putih INDONESIA, terhadang oleh kekuatan dahsyat gerilya dan fondasi kokoh ekonomi rakyat dan bangsa. Bahkan mereka akan tergulung jika lak
ukan infiltrasi, intervensi dan kolonisasi ekonomi Indonesia.
Sekali lagi APKLI ingatkan, Negara tak boleh hanya diam seribu basa laksana terkena obat bius tak siuman tak sadarkan diri. Negara wajib intervensi lindungi dan berdayakan ekonomi rakyat dan produk domestik.
APKLI juga mengharapkan masukan, saran dan kritik dari masyarakat dan elemen kekuatan bangsa lainnya untuk bersama dan bersatu tegakkan kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan hal tersebut dapat disampaikan langsung ke Kantor DPP APKLI Jl. Cempaka Putih Timur V No 3 Jakarta Pusat, via telp/fax 021 422 1281, atau ke email kta.dppapkli@gmail.com