23 Tahun Lalu, Presiden Soeharto Desak Rombak DK PBB

Presiden Soeharto di Markas Besar PBB, New York (1992)

CENDANANEWS (Politik Luar Negeri) – Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo mencuatkan isu perlunya reformasi organisasi internasional PBB di hadapan undangan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Sejatinya reformasi PBB bukan isu baru. 23 tahun yang lalu, Presiden Soeharto telah menyuarakan perombakan keanggotaan dan status veto Dewan Keamanan (PBB).

Tepatnya 24 September 1992, Presiden Soeharto berbicara di depan Sidang Majelis Umum PBB di New York. Ia berdiri di hadapan Sidang Majelis Umum PBB bukan hanya mewakili 180 juta penduduk Indonesia, namun juga mewakili 108 anggota Gerakan Non Blok yang mana Presiden Soeharto/Indonesia kala itu menjadi ketuanya. Anggota Gerakan Non Blok mewakili 2/3 dari keseluruhan keanggotaan PBB. Dalam forum itu Presiden Soeharto menyampaikan “Pesan Jakarta” yang dirumuskan dalam KTT ke 10 GNB di Jakarta antara tanggal 1-6 September 1992.

Pidato Presiden Soeharto itu disiarkan ke seluruh dunia dan diterjemahkan kedalam lima bahasa, Inggris, Prancis, Cina, Arab dan Spanyol. Di dalam negeri pridato Presiden Soeharto di hadapan Sidang Majelis Umum PBB itu memperoleh pemberitaan luas. Tanggal 25 September 1992, Business News menulis ulasan dengan judul : “Tekad Gerakan Non Blok: Angkat Jati Diri Dengan Kemitraan yang Demokratis”. Harian Suara Karya menurunkan Tajuk Rencana dengan judul “Pidato Presiden di Depan SU PBB”.

Media Indonesia juga menurunkan berita dengan beberapa judul, antara lain: “Presiden Soeharto di Sidang MU PBB: Tinjau Komposisi DK-PBB”, “Presiden Soeharto: PBB Perlu Ditata Kembali”, “Editorial: Perjuangan GNB di PBB”. Harian Angkatan Bersenjata menurunkan berita “Presiden Soeharto: Keanggotaan DK PBB Harus Diperluas”. Harian Merdeka menurunkan berita dengan judul “Presiden Soeharto Pada Sidang Majelis Umum Ke-47 PBB: Sudah Waktunya Hak Veto Ditinjau”. Sementara itu Suara Pembaharuan menurunkan berita “Presiden Soeharto Di Sidang Umum PBB: Sudah Waktunya Kesepakatan Baru Antara Utara Selatan”. Sedangkan Harian Kompas tanggal 26 September 1992 menurunkan berita dengan judul “Perluasan DK-PBB Tidak Mudah, Tapi Harus Kita Perjuangkan”.
 

KTT Gerakan Non Blok di Jakarta 1992

Pidato Presiden Soeharto itu memperoleh pemberitaan dan sambutan luas secara internasional yang salah satunya adalah ketegasan perlunya merombak keanggotaan dan hak veto Dewan Keamanan PBB. Dalam Sidang Majelis Umum PBB itu, Presiden Soeharto memaparkan bahwa ketika Piagam PBB dirumuskan dan badan-badan yang didirikan pada tahun 1945, perhatian utama negara pendirinya memang tepat yaitu tertuju pada usaha mencegah timbulnya lagi bencana perang yang memusnahkan umat manusia.

Namun Presiden Soeharto mengingatkan bahwa dunia sudah berubah secara mendasar. Selama 47 tahun terakhir semenjak berdirinya PBB, sejumlah besar bangsa-bangsa sudah merdeka, menjadi negara berdaulat dan menjadi anggota PBB. “Kita hidup dalam dunia di mana jutaan penduduk di negara berkembang mulai menuntut haknya untuk mewujudkan potensi ekonomi dan sosialnya”.

Presiden Soeharto menegaskan bahwa DK-PBB harus diperluas dengan masuknya anggota-anggota baru. Sekiranya kepada para anggota baru itu tidak dapat diberikan hak veto, setidaknya kepada mereka perlu diberikan status sebagai anggota tetap. Masuknya negara-negara tersebut menjadi anggota tetap DK perlu di dasarkan atas kriteria yang relevan dan lebih cermat untuk mencerminkan keadaan dunia yang sebenarnya pada saat ini.

Dalam pidato itu ditegaskan oleh Presiden Soeharto bahwa GNB tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa kebijakan ekonomi negara industri dan beban ekonomi negara berkembang terutama yang memiliki penduduk paling banyak juga memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Presiden Soeharto juga menekankan perlunya segera dibentuk Kaukus GNB di PBB untuk bisa memberikan rekomendasi restrukturisasi PBB.
***

Bersama para kepala negara.

Pidato Presiden Soeharto itu menyentak dunia internasional dan mengundang banyak apresiasi, baik yang diuntungkan maupun yang kenyamanan akan dominasi internasionalnya selama ini akan terusik.

Pertama, menegaskan bahwa tata dunia selama ini tidak adil dimana keputusan PBB hanya di dominasi oleh veto lima negara (RRT, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan AS). Komposisi Dewan Keamanan tetap itu merupakan konstruksi warisan alam berfikir dan situasi PD II. Ketidakadilan relasi itu diusulkannya untuk dirombak dengan memperluas keanggotaan DK tetap. Tentu saja negara-negara besar yang di untungkan dengan komposisi DK tetap selama ini terancam eksistensinya. Dalam hal mana Presiden Soeharto menggunakan kemayoritasan GNB di PBB sebagai instrumen pendesak. Pidato tersebut bukan saja bermakna usulan, namun lebih merupakan gerakan yang didesakkan bersama-sama oleh negara-negara Non Blok yang jumlahnya mayoritas di PBB. Presiden Soeharto menekankan bahwa GNB mewakili 65% warga dunia dan oleh karena itu layak memiliki wakil yang proporsional di DK PBB.

Kedua, merupakan wujud revitalisasi Gerakan Non Blok /solidaritas Asia Afrika (semangat Bandung) yang sebelumnya kehilangan arah gerakan paska berakhirnya perang dingin. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, GNB menemukan kembali arah perjuangannya dalam bentuk perjuangan terwujudnya tata dunia baru yang lebih adil dan hal itu dimulai dari restrukturisasi DK PBB.

Tata Dunia Baru yang lebih adil ini sudah seringkali di perjuangkan/disuarakan oleh Presiden Soeharto, melalui berbagai kesempatan sebelumnya. Seperti halnya ketika menerima kunjungan PM Margaret Thatcher, 9 April 1985 ke Indonesia, Presiden Soeharto mengemukakan bahwa “Semua bangsa (perlu) membangun tata hubungan baru yang lebih adil dan lebih menjamin keselamatan bersama baik di lapangan ekonomi, politik maupun keamanan. Semua bangsa yang besar maupun kecil, yang sedang membangun ataupun yang telah maju, yang kaya maupun miskin, perlu bekerjasama bahu membahu sebagai partner yang sederajat dalam mengatasi masalah-masalah bersama yang menyangkut nasib seluruh umat manusia. Ini tentu meminta kemauan politik dan ketetapan hati dari semua pemimpin bangsa-bangsa di dunia”.

Ketiga, hidupnya kembali dialog utara-selatan. Sebagaimana di tulis Suara Pembaharuan 25 September 1992, mayoritas anggota PBB menilai Presiden Soeharto berada dalam kedudukan paling baik untuk memimpin dan menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. “Sepenuhnya ia berada pada kedudukan yang baik untuk memimpin dihidupkannya kembali dialog Utara Selatan”, ujar Menlu India, Eduardo. “Ia akan mengusahakannya. Biarkan ia sepenuhnya melakukannya”, ujar Eduardo lagi.

Pandangan yang sama juga diberikan oleh menlu Mesir, Al-Jazair, Palestina. Australia, Selandia Baru. Begitu pula para menlu dari negara-negara lain. Intinya menyatakan “Ia (Soeharto) berada dalam posisi baik sekali untuk melakukan hal ini (dialog utara selatan)”. Bahkan Direktur Unicef menyatakan Pidato Presiden Soeharto merupakan pidato terbaik di Majelis Umum PBB yang didengarnya selama ini.
***

Kini, kisah kemashuran Indonesia dalam memimpin poros tengah dunia melalui GNB untuk terwujudnya tata dunia yang lebih adil, memang tinggal kenangan. Tapi bukan berarti tidak bisa di ulang, bahkan gagasan itu diwujudkan lebih nyata lagi.

Semenjak Presiden Soeharto menyatakan berhenti, peran internasional Indonesia meredup. Indonesia seakan tidak memiliki lagi kartu-kartu yang bisa dimainkan untuk meneguhkan peran secara berwibawa dalam percaturan Internasional.

Sebagaimana sering diungkapkan Presiden Soeharto bahwa “pelaksanaan politik luar negeri hanya akan sukses jika ada dukungan dari keberhasilan kita di dalam negeri. Keberhasilan di dalam negeri itu terutama tergantung pada keberhasilan kita didalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat”.

Indonesia harus membangun stabilitas internalnya terlebih dahulu (ipoleksosbud hankam) sebelum mampu terbang lebih tinggi lagi menorehkan prestasi dalam percaturan internasional. Kiprah Indonesia dalam percaturan internasional tentu tidak bisa diterima jika hanya menempatkan Indonesia dalam peran pinggiran. Apalagi kini memasuki “Abad Asia”, pendulum dan dinamika ekonomi bergerak dalam porsi besar ke Asia. Jangan sampai pergulatan internasional justru menyebabkan Indonesia tidak bisa mandiri dan berada dalam bayang-bayang dominasi bangsa lain. Jangan sampai dalam Abad Asia, kekayaan Indonesia jutru dinikmati oleh dominasi bangsa-bangsa lain.

Lontaran isu “Reformasi PBB” oleh Presiden Joko Widodo, kadarnya memang jauh dari apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang membalut gagasannya itu dengan dukungan solidaritas Gerakan Non Blok. Namun apa yang di lontarkan Presiden Joko Widodo setidaknya mengingatkan kembali memori bangsa-bangsa Asia Afrika. Bahwa pernah suatu ketika, 23 tahun lalu, bangsa-bangsa Asia Afrika telah bersama-sama mendesakkan niat mulianya untuk terwujudnya tata dunia yang adil melalui restrukturisasi PBB dengan merombak DK PBB terlebih dahulu.

Selamat Hari Asia-Afrika …

—————————————————————————

Mengenal Jejak Kebijakan Jendral Besar HM.Soeharto

Jumat, 24 April 2015

Penulis : Abdul Rohman

Editor : Sari Puspita Ayu

—————————————————————————