Akibat Cuaca Buruk, Jumlah Kunjungan ke TNK Turun Drastis
Jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TNK) di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan drastis selama November 2019 hingga Januari 2020
Tren
- Puncak-Puncak Kejayaan Nusantara dan Teknologi Pendukung
- Afiliasi Negara-Negara ASEAN
- Selat-Selat Strategis di Dunia
- Muslim Nasionalis–Transnasionalis: Konstruktif–Dekonstruktif
- Mistmacth Proyek SDM antar Rezim
- Garis Perjuangan Muslim Indonesia
- Muslim Nasionalis dan Transnasionalis
- Pulau Lapas Terbuka
- Overcapacity Lapas: Dampak dan Solusi
- Didit Prabowo: Rekonsiliasi Simbolik dalam Sejarah Raja-Raja
Browsing Tag: "Taman Nasional Komodo"
Taman Nasional Komodo
Pemprov NTT Sesalkan Kasus Jual Beli Komodo
Pengakuan para tersangka, sudah melakukan aksi jual beli itu selama tahun 2016-2019 dengan jumlah Komodo yang dijual mencapai 41 ekor.
Pramuwisata Tolak Wacana Kenaikan Tarif Masuk Taman Komodo
Wacana Gubernur NTT, Viktor Lasikodat, untuk menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK), dinilai tidak pas, sebab berbagai fasilitas di TNK belum memadai.
Gagasan Kenaikan Tarif TNK Dinilai Tidak Realistis
Gagasan Gubernur NTT, Viktor Lasikodat, mengenai kenaikan tarif bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Taman Nasional Komodo (TNK) tidak realistis dan sangat memberatkan.
Formapp Mabar Tidak Setujui Kenaikan Tarif TNK
Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) menolak wacana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK). Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Lasikodat mengumumkan, tarif masuk TNK naik sebesar USD 500.
Walhi NTT: Taman Nasional Komodo Sarat Privatisasi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT menilai, Taman Nasional Komodo (TNK), sarat dengan privatisasi. Terjadi pengakuan kepemilikan pulau, yang berada di dalam kawasan yang dimiliki oleh TNK.
Taman Nasional Komodo Sebaiknya Dikelola Pemda
"Menurut saya, karena Taman Nasional Komodo berkaitan dengan penerimaan daerah, maka sebaiknya dikelola saja oleh pemda, agar tidak dalam konteks bagi hasil, atau dalam APBD disebut sebagai pendapatan lain-lain yang sah," kata James Adam,…