Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan lebih tajam dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan makna kata Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama Ibu Kota Negara (IKN).
"Bila dilihat jasa pendidikan dan jasa kesehatan, serta bahan pokok kualitas tertentu, biasanya dikenakan pada kelas menengah hingga kelas atas," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Senin (15/11/2021).
Selain itu, menurutnya kasus tersebut sama saja dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya, PPN yang tidak disetorkan tersebut bukan merupakan uang dari perusahaan itu, melainkan uang dari masyarakat yang membayar pajak melalui pembelian produk…
Peneliti INDEF, Rusli Abdullah, menjelaskan poyeksi angka 4,2 persen tersebut muncul dari perhitungan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk konsumsi sembako, yang hanya sebesar Rp214 ribu per bulan atau Rp2,56 juta per tahun…
Rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan sebesar tujuh persen melalui Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendapatkan tentangan berbagai pihak. Tak…