kawasan tanpa rokok

Saat ini KTR diatur dalam Perbup Sleman No 42/2012. Dalam peraturan tersebut sanksi masih berupa pembinaan.

Perda Rokok ini bukan melarang untuk merokok, namun mengatur. Pelaku usaha harus diberikan kepastian untuk berinvestasi dan memberikan kontribusi untuk daerahnya.

Kemenkes menyerahkan piagam penghargaan atas penetapan dan pengimplementasian Perda Rokok oleh Pemprov NTB.

"Sangat mendesak agar semua tempat kerja dan tempat umum menjadi kawasan tanpa rokok, tanpa kompromi,"

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok diyakini tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Wali kota mengatakan pihaknya siap kehilangan pendapatan dari pajak iklan rokok dan saat ini sudah diterapkan dengan dasar hukum peraturan wali kota.

Belasan pegawai negeri sipil (PNS) harus menjalani persidangan, karena kedapatan merokok di tempat-tempat yang sudah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok (KTR), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3/2013 tentang KTR.