Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal rendahnya tuntutan, yang diberikan kepala daerah terjerat korupsi.
“Pelaksanaaan sekolah antikorupsi ini bertujuan untuk menghasilkan aparatur pemerintah desa, yang mendorong upaya pemberantasan korupsi di wilayahnya,” sebut Direktur Yaspensel, Romo Benyamin Daud, Selasa (6/11/2018).