KY: Banten Masuk 10 Besar Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Hakim
Komisi Yudisial (KY) menerima sebanyak 1.139 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Tren
- Jawa, Falsafah Hidup, dan Tuduhan Dominasi
- FITK UIN Sunan Kalijaga Kukuhkan 4.128 Guru PPG, Prioritaskan Kesejahteraan Guru
- Rekayasa Persepsi, Agitasi, dan Amar Ma’ruf
- Profil Kesehatan Jamaah Haji dan Paradoks Ekosistem
- MBG: Opsi Salah Satu dari Dua Sistem
- Presiden Prabowo dan Para Mantan Menlu
- Negara Potensi PD III dan Posisi Indonesia
- Pesan Berantai Intimidatif, Adsense, dan Penyakit Sosial
- Jika Aceh–Papua Menempuh Jalan Timor Leste
- BoP: AS Aliansi dengan Dunia Muslim
Browsing Tag: "hakim"
hakim
Tes Tertulis Cakim Ad Hoc Tipikor Digelar Serentak di 16 Provinsi
Suhadi menyebutkan, untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, penyelenggaraan ujian tes tertulis hadir sebanyak 31 peserta, antara lain pelamar untuk tingkat Pertama 17 peserta dan pelamar tingkat Banding 10 peserta dan tingkat Pertama…
Eksaminasi Dorong Putusan Peradilan Lebih Berkualitas
Menurut Sumartoyo, pengawasan bersama KY dan Mahkamah Agung (MA), merupakan model kemitraan dalam upaya mendorong peningkatan kompetensi hakim dan kualitas putusan. Sehingga hal itu bukan pada rekomendasi sanksi, tetapi juga mendorong…
KEPH, Kode Etik Penjaga Marwah Hakim
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sudah disepakati Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi pedoman perilaku seorang hakim di Indonesia.
Hakim PT Maluku Vonis 15 Tahun Penjara Kurir Narkoba
Baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding ke PT Ambon pascaputusan majelis hakim di pengadilan tingkat satu selama 20 tahun penjara.
PN Jakut Bebaskan PPK Cilincing dari Dakwaan Manipulasi Suara
"Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata Ketua Majelis Hakim, Didik Wuryanto, saat membacakan putusan di PN Jakarta Utara.
MA Berwenang Cabut ‘E-Court’ Pengacara Serang Hakim
"Konsekuensi yuridis pelaku sebagai advokat/pengguna terdaftar e-court atau pengadilan secara elektronik, bisa dicabut sebagai pengguna terdaftar terhadap perbuatan tersebut," kata Abdullah, di Jakarta, Jumat (19/7/2019).