Bawaslu

PSU itu berpotensi dilakukan karena pengawas TPS menemukan sejumlah pelanggaran, seperti pemilih menggunakan hak pilih orang lain.

"Sesuai undang-undang nomor 10 tahun 2016, bagi pelaku politik uang, baik yang memberi maupun menerima, dapat sanksi pidana paling rendah 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar," kata Kordiv…

Seorang warga, Raja Noviantry Riantory melaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Muhd Firmansyah, ke Bawaslu terkait dugaan netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik pilkada.

Berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor, antara lain kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif,…

"Tim gabungan di seluruh wilayah yang ikut dalam penurunan alat peraga kampanye itu mencapai ribuan orang terdiri dari petugas pengawas pemilu dari tingkat kabupaten hingga tingkat pengawas TPS, hari ini serentak melakukan tugasnya di 32…

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan, Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi, sebagai tersangka dugaan pelanggaran pemilu dalam Pilgub Sumbar 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat, mengganti atau melaksanakan penggantian antar-waktu (PAW) 26 pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) karena berdasarkan hasil tes cepat (rapid test) dua kali menunjukkan…