Rengeng-Rengeng “Veto” Presiden Prabowo

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi

“Rengeng-rengeng”. “E”-nya semua dibaca seperti “e”-nya “senang”. Atau “e”-nya “tenang”, “renang”, “telentang”.

Ialah diksi dalam bahasa Jawa. Makna bebasnya “perbicangan orang yang terdengar sayup-sayup”. Perbicaangan itu tidak terlalu jelas di dengar. Akan tetapi sebagian masih bisa di mengerti.

Itulah gambaran “orang-orang jalanan” membicarakan kebiasaan Presiden Prabowo: “veto”. Ketika pembantu atau timnya, algoritmanya me(di)labrak kekecewaan publik. Presiden menggunakan strategi “putus ekor cicak”. Buru-buru memisahkan diri dari efek citra negatif sumber masalah itu.

Pembicaraan publik soal itu masih sayup-sayup. Satu dua. Belum pembicaraan ramai. Maka disebut dengan meminjam istilah Jawa: “rengeng-rengeng”. Belum ada suara lantang menyoal.

Beberapa peristiwa bisa kita jadikan obyek pencermatan.

Pertama, kasus “dark jokes” Gus Miftah (GM). Publik menganggapnya perilaku penghinaan. Tokoh agama, stafsus presiden, biasa mengucapkan kata-kata kotor. Di hadapan khalayak. Publik menuntut GM mundur.

Lingkaran presiden merespon gelombang protes itu dengan narasi standar. Istana sudah menegur. GM sudah meminta maaf.

Salah satu jubir istana membuat pernyataan: bukan sifat Presiden merendahkan rakyat kecil. Dipahami sebagai strategi presiden memutus efek citra negatif yang mengarah kepadanya. Menyudutkan pelakunya. Menyejiwa denga publik.

Terbaca Langkah itu tidak memberi kesempatan kedua kepada GM. Tidak ada pembelaan untuk GM melakukan perbaikan. Prioritas pertama presiden selamat dari gelombang protes.

GM membuat pernyataan mengundurkan diri. Presiden merespon: GM kesatria. Hingga kini veto presiden masih status quo. Belum diketahui adanya persetujuan GM mundur. Pengganti juga belum ada. Kasus itu ditimpa kasus lain yang berebut untuk viral.

Kedua, kasus pemecatan Shin Tae-Yong. Pelatih timnas sepak bola asal Korea. Publik marah. Kecewa berat. Keputusan Eric Tohir mendapat perlawanan kuat. Eric bertemu calon pelatih baru di Eropa. Ia mengaku sudah minta izin presiden.

Merespon kemarahan publik, lingkaran istana menampilkan Dedy Corbuzier dan Andre Rosiade. Setidaknya bisa dibaca oleh sebagian publik seperti itu.

Dedi melakukan pod cast dengan crew Jebret TV. Juga dengan translator staf kepelatihan STY. Intinya, Dedy satu pandangan dengan kekecewaan publik. Bisa dianggap sebagai pesan: istana sejiwa dengan aspirasi publik. Sementara Eric jalan terus. Mempersiapkan kepelatihan baru.

Andre Rosiade juga menggambarkan keberpihakan dirinya pada kubu anti pemecatan STY. Melalui pembicaraan dengan Eric Tohir. Mempertanyakan keputusan itu sebagai sangat berisiko. Eric terkesan disudutkan. Walau Putri Andre sendiri disorot publik. Citranya buruk oleh isu perselingkuhan. Membuat fokus pemain timnas, Arhan, terganggu.

Ketiga, kasus arogansi pengawalan stafsus presiden, Rafi Ahmad. Kasus itu mencuat. Menjadi sorotan publik. Istana bersikap standar: teguran.

Rafi klarifikasi ia tidak sedang dalam mobil itu. Belakangan melakukan menuver bertemu tokoh garis keras: Riziek Syihab. Mantan Imam Besar FPI. Langkah yang belum tentu positif bagi citra presiden.

Keempat, kasus pagar bambu, laut Tangerang. Menteri KKP tidak ingin buru-buru pagar dibongkar. Presiden membuat “veto” berbeda. TNI AL diinstrusikan membongkar secepatnya. Dualisme kebijakan dalam satu kabinet. Sebagian orang memandang sebagai kejanggalan.

Kelima, kasus Menteri ESDM, Bahlil. Kebijakaan baru: pengecer dilarang menjual gas melon. Konon pengecer biang permainan harga. Pengecer dilarang, antrian masyarakat mengular. Viral. Presiden membuat “veto”: pelarangan pengecer dibatalkan.

Ketua DPR Dasco membuat pernyataan: “diskualisfikasi” pengecer bukan dari presiden. Menteri Bahlil tersudut. Mungkin sudah saling sepakat: disudutkan. Sebagai sansak kemarahan publik.

Menjadi pertanyaan yang “rengeng-rengeng” itu. Kenapa harus ada skenario “putus ekor cicak” berlebihan. Presiden mengingkari kebijakan yang dihasilkan rapat kabinet. “Konon” keputusan itu buah rapat kabinet. Jejak digital mendeteksi banyak anggota kabinet dan DPR mengeluh ulah pengecer Gas Melon. Termasuk Menkeu.

Jika itu buah keputusan rapat kabinet, berlaku prinsip collective responsibility. Tanggung jawab bersama. Satu-satunya kesalahan Bahlil adalah manajemen transisi. Penerapan kebijakan baru harus melalui fase-fase yang tidak memicu gejolak. Bukan soal adanya kebijakan itu.

Presiden Prabowo masih merupakan figur terbaik mengawal Indonesia. Bahkan untuk periode kedua. Indonesia membutuhkan spiritnya. Citranya harus dijaga dari kejanggalan-kejanggalan keputusan. Pemicu merosotnya simpati publik. Termasuk dari ulah orang-orang sekelilingnya. Dengan cara mengingatkan.

ARS (rohmanfth@gmail.com), Jakarta, 07-02-2025