REMPANG, BATAM DAN KENDALI SELAT MALAKA

Selat Malaka memiliki makna setrategis bagi Indonesia. Baik secara geopolitik maupun geoekonomi.

Secara geopolitik, selat Malaka merupakan tumpang tindih perbatasan antar negara. Dalam perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan (archpelgic state), batas terluar negara adalah 12 mil ditarik dari landas kontinen. Ditambah ZEE hingga 200 mil.

Selat Malaka tidak memiliki jarak selebar itu.

Perbatasan antar negara dalam selat Malaka menggunakan metode median line (garis tengah). Tumpang tindih itu tetap saja potensi laten konflik geopolitik sepanjang waktu.

Kedua, merupakan penghubung dan jalur pergerakan militer melalui laut dari kawasan-kawasan strategis dunia. Secara militer, kendali selat Malaka merupakan bagian penting dalam memutus atau memperlancar pergerakan peralatan militer angkatan laut pihak-pihak yang berkonflik.

Secara geoekonomi, selat Malaka memiliki valuasi ekonomi yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah valuasi ekonomi jasa pemanduan kapal.

Data Straitrep (2019) mengungkapkan pada kurun waktu 2009-2019 arus kapal melalui Selat Malaka sekitar 60.000-85.000 unit per tahun. Baru 300 kapal saja yang bisa dilayani Indonesia.

Jasa pemanduan kapal 60.000-85.000 unit per tahun itu nilai valuasi ekonominya mencapai 45 Triliun pertahun. Bila diakumulasikan dengan derivasinya, nilainya mencapai Rp360 triliun pertahun. Jumlah itu saat ini 70 persen nya dinikmati Singapura.

Aspek strategis lainnya adalah sepertiga kapal tangker dunia melewati selat Malaka dalam distribusinya. Energi (Migas) masih menjadi urat nadi bagi pergerakan ekonomi setiap bangsa. Siapa yang mampu mengendalikan Selat Malaka, akan mengendalikan pergerakan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Oleh karena itu orde baru mendirikan proyek otoritas Batam. Sebuah proyek jangka panjang untuk “kendali geoekonomi dan geopolitik Selat Malaka”. Proyek itu terhenti ketika Orde Baru tumbang tahun 1998.

Eksistensi Otorita Batam masih berlanjut pada era reformasi. Sebagai kawasan jasa dan hunian. Akan tetapi strategi pengembangannya sebagai ujung tombak kendali geokonomi dan geopolitik selat Malaka, tidak lagi menjadi prioritas.

Rempang?.

Ia berada di dekat Batam. Salah satu kawasan strategis sebagai lokasi proyek pengendalian geoekonomi selat Malaka. Kawasan ini pada tahun 2001 sudah diberikan konsesi kepada investor swasta untuk mengelolanya. Era di mana euphoria politik sedang membara. Banyak kebijakan yang tidak terkontrol. Siapa yang cepat, ia mendapatkan. Pemerintahan sedang tidak kuat.

Investor yang sudah diberi konsesi itu tidak segera mengelolanya. Datanglah investor baru dan diberi ijin juga oleh pemerintah. Ijin itu kemudian dibatalkan. Karena sudah ada investor yang diberikan ijin sebelumnya.

Datang kembali investor lama itu untuk mengelolanya. Membangun Rempang Eco City. Ternyata kawasan itu sudah ada penghuninya. Penduduk. Mereka tidak mau diusir begitu saja. Bentrok.

Penduduk di Rempang mempertahankan haknya. Pemerintahan rezim saat ini menjalankan tangggung jawab melanjutkan kebijakan pemerintah yang sudah dibuat oleh rezim jauh sebelumya.

Aparat melaksanakan tugasnya mengamankan kebijakan negara. Antar anak bangsa saling adu kekerasan.

Para penyuka konflik menggesek masalah ini sebagai perlawanan rakyat Melayu terhadap pemerintah Indonesia. Korbannya sesama bangsa Nusantara juga.

Lantas bagaimana kasus ini harusnya diselesaikan?. Bagaimana proyek kendali geoekonomi dan geopolitik selat Malaka tetap jalan. Tanpa mengorbanan rakyat setempat?.

Izin investasi itu harus dievaluasi. Apakah ada kesalahan dengan mengabaikan hak ulayat?. Jika itu terjadi, perlu redesain kebijakan untuk menjadikan keduanya berjalanan beriringan.

Kepentingan masyarakat adat terlindungi. Proyek kendali geoekonomi dan geopolitik selat Malaka juga tidak tersendat.

Hanya perlu duduk bersama. Menyatukan langkah bersama. Untuk kejayaan bangsa Indonesia.

Hal terpenting, blue print kendali geokonomi dan geopolitik selat Malaka secara komorehensif perlu dirumuskan ulang. Sebagai sebagai program strategis nasional berkelanjutan. Agar Indonesia bisa menikmati keuntungan geokonomi dan geopolitik selat Malaka.

ARS (rohmanfth@gmail.com), Bangka-Kemang Jaksel, 19-09-2023