WAWASAN NUSANTARA, WARISAN PRESIDEN SOEHARTO YANG DILUPAKAN

Wawasan Nusantara merupakan doktrin popular di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Doktrin ini dinilai sejumlah pihak merupakan salah satu penyangga kemahsyuran Indonesia dalam era Orba.

Doktrin ini mendorong Indonesia bukan saja kuat secara internal. Indonesia tampil sebagai regional leader ASEAN. Juga penggerak utama kemajuan pembangunan negara-negara Non Blok atau negara Selatan-Selatan.

Secara formal, doktrin itu pada era Orba menekankan sebagai konsep politik bangsa Indonesia yang memandang kesatuan teritori fisik. Baik teritori darat, udara dan laut.

Lautan bukan zona pemisah. Melainkan justru sebagai pemersatu dari ribuan pulau yang membentang antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Antara Benua Asia dan Australia.

Zona antara dua samudra dan dua benua itu dikenal sebagai negara kepulauan (archipelgic state). Zona itu bernama Nusantara. Pada era modern (pasca penjajahan) dikenal dengan nama Indonesia.

Bukan semata-mata doktrin kesatuan teritori fisik. Bab VII buku “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan” mengupas Wawasan Nusantara dari lima aspek.

Ialah wawasan teritori fisik, wawasan ideologis, wawasan historis, wawasan geopolitik dan wawasan antropologis.

Wawasan teritori fisik Nusantara menekankan wilayah Indonesia, baik darat, laut dan udara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Wilayah ini dahulu merupakan kawasan di antara dua benua dan dua samudra.

Sebagai konsekuensi kolonialisasi, zona ini kemudian berubah menjadi beberapa negara. Indonesia merupakan wilayah terbesar dari keseluruhan zona Nusantara itu.

Wawasan ideologis menekankan, bahwa Nusantara merupakan zona peradaban yang ditopang oleh ideologi dan pandangan hidupnya sendiri. Pandangan hidup sebagai bangsa kepulauan. Bangsa Nusantara.

Penopang ideologi peradaban Nusantara itu pasca era kolonial direkonstruksi oleh generasinya Bung Karno.

Ideologi penyangga peradaban rakyat Nusantara itu kita kenal formulasinya sekarang dengan sebutan Pancasila.

Wawasan historis menekankan pemahaman, bahwa bangsa Indonesia merupakan sadar peradaban dan kepemimpinan. Di wilayah ini pernah jatuh bangun kekuasaan raja-raja dari waktu ke waktu. Mereka memiliki luasan skala kekuasaan yang beragam.

Pantulan kekuasaan masa lalu itu masih sering ditemukan dalam dinamika politik Indonesia modern. Kepemimpinan nasional masih sering menjustifikasi dirinya sebagai pewaris kemahsyuran kekuasaan masa silam.

Pemahaman terhadap kontradiksi-kontradiksi pantulan energi kekuasaan masa silam akan memudahkan dalam mengelola dan meredam gejolak politik yang beragam warna. Inilah salah satu kunci kepemimpian Presiden Soeharto berlangsung stabil.

Ia memahami betul potensi pergesekan itu dan cara meluruhkannya.

Maka, keragaman pantulan kesadaran kekuasaan masa silam dikelola untuk memperkuat tujuan bersama pembangunan bangsa pada era baru. Bukan justru menjadi barier.

Wawasan geopolitik menekankan interseksi suprastruktur kekuasaan Nusantara dengan kawasan-kawasan di luarnya.

Nusantara sudah berkali-kali memperoleh ancaman untuk disubordinasi kekuatan-kekuatan eksternal. Alhasil, bangsa ini terus bangkit dan eksis.

Pemahaman terhadap wawasan geopolitik ini akan membentuk kolektivitas kesadaran berbangsa untuk mengantisipasi beragam ancaman dari luar.

Wawasan ini menjadi pedoman early warning system (sistem kewaspadaan dini) datangnya HTAG (Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan) terhada eksistensi Nusantara.

Adapun wawasan antropologis menekankan pada pemahaman pluralistas bangsa Indonesia. Beragam etnik, bahasa, keyakinan, pandangan hidup, maupun way of life.

Keragaman ini bukan saja untuk diarifi. Namun justru perlu dikelola sebagai team work, dengan memadukan keunggulan masing-masing. Untuk sebesar-besar kemajuan bangsa.

Selebihnya bisa dibaca dalam buku, “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan”. Bab VII. Buku ini bisa didapatkan di marketplace “Gunsa Book Store” melalui link: https://shopee.co.id/product/331312971/10877835936?smtt=0.100775878-1670062909.3