Anggota Dewan: Peta Jalan penting dituangkan dalam Revisi UU Kepariwisataan

JAKARTA, Cendana News – Anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan harus memuat adanya peta jalan pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Indonesia.

Adrianus menyatakan, peta jalan penting dituangkan dalam revisi UU jika Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) benar-benar serius dalam membentuk sektor pariwisata sebagai penghasil devisa utama.

Demikian disampaikan Adrianus saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI dengan Eselon I Kemenparekraf dengan agenda Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan dengan substansi pendanaan kepariwisataan, tanggungjawab dan wewenang, hak dan kewajiban serta peran masyarakat dan penyelenggaraan kepariwisataan yang digelar di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

“Kalau untuk desain besar, saya kira di daerah-daerah itu kan sudah ada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Nah, tapi mungkin yang paling penting itu adalah peta jalannya,” ujar Adrianus.

Jikalau pemerintah ingin membentuk sektor pariwisata sebagai penghasil devisa utama, maka harus ada kewajiban bagi masing-masing daerah untuk bisa membentuk peta jalan pengembangan pariwisata sesuai dengan potensi pariwisata daerah masing-masing.

“Mengingat setiap daerah tidak sama potensinya dan daerah yang paling mengerti potensinya masing-masing baik wisata budaya, wisata kuliner ataupun wisata alam,” terangnya, seperti dimuat Parlementaria.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mendorong dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan untuk mencantumkan kewajiban kepada negara memberikan pendanaan yang cukup untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.