Kebijakan Riset Indonesia Harus Dukung Pengembangan Ilmu Pengetahuan

JAKARTA — Kebijakan riset dan sistem pendidikan yang sesuai dengan target pembangunan nasional, menjadi titik penting untuk memastikan tak hanya tercapainya target pembangunan dan kemanfaatan publik tapi juga memastikan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Anggota Dewan Penasehat Ikatan Alumni Habibie (IABIE), Mirza Pahlevi, MSc, menyatakan, perlu adanya suatu hal konkrit yang bisa diberikan oleh akademisi, baik melalui riset yang dilakukan maupun sumbangsih pemikiran dari organisasi profesi.

“Dengan perubahan sistem lembaga riset dan inovasi oleh pemerintah melalui penyempurnaan lembaga BRIN, diharapkan akan mampu memberikan dampak nyata pada perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Yang tentunya juga akan membawa sistem pendidikan Indonesia ke arah yang berbeda dari sebelumnya,” kata Mirza saat dihubungi, Kamis (21/10/2021).

Diharapkan juga, perubahan sistem juga mampu mewujudkan proses kemandirian bangsa dalam segala aspek.

“Global Innovation Index Indonesia saat ini masih jauh di bawah. Masih di sekitar 80. Jadi harapannya memang, perubahan tata kelola riset dan inovasi ini bisa memberikan perbaikan pada keseluruhan sistem,” tandasnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Prof. Dr. Riant Nugroho yang menyatakan kebijakan Indonesia seringkali dislocation (red : kesalahan penempatan lembaga akibat kekuasaan) akibat adanya pergantian tampuk kepemimpinan maupun karena ego politik.

“Kebijakan riset dan inovasi yang baik hanya dapat didapatkan jika industri, pemerintah dan akademisi dapat membangun suatu sinergi dan berkolaborasi. Ini dilakukan dalam upaya membangun suatu tatanan ilmu pengetahuan secara keseluruhan,” kata Riant saat dihubungi terpisah.