Belasan Pejabat Provinsi Aceh Diperiksa KPK

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 28 Okt 2021 - 5:24

Mantan anggota DPRA, Anwar Ramli, saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, di Kantor BPKP Aceh, di Banda Aceh, Selasa (26/10/2021) - Foto Ant

BANDA ACEH – Sebanyak 19 pejabat di Provinsi Aceh, baik dari eksekutif maupun legislatif, diperiksa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Pemeriksaan dilakukan selama tiga hari, yang berlangsung di Banda Aceh.

“Semua dokumen yang diminta (KPK) kami bawa, tapi untuk dokumen appendix kami tidak punya,” kata Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin, saat memasuki ruang pemeriksaan, di Banda Aceh, Rabu (27/10/2021).

Proses pemeriksaan terhadap pejabat Aceh tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, di Banda Aceh, sejak Senin (25/10/2021) sampai Rabu (27/10/2021). Sebelumnya Jubir KPK, Ali Fikri menyampaikan, adanya pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terhadap penyelidikan yang sedang berjalan. “Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK,” kata Ali Fikri.

Karena masih dalam tahap proses penyelidikan, KPK belum dapat menjelaskan lebih detail perihal kasus yang sedang ditangani di Tanah Rencong tersebut. Adapun pejabat yang telah diperiksa lembaga antirasuah tersebut pada Senin (25/10/2021) ada delapan pejabat eksekutif antara lain, Kadis Perhubungan Aceh Junaidi, KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadaan Kapal Aceh Hebat 2019-2020 Muhammad Al Qadri.

Kepala ULP Aceh yaitu Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh 2019 Irawan Pandu Negara, Plt Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh 2019-2020 Sayid Azhari, Kasubag Konstruksi dan Konsultasi Biro PBJ Setda Aceh 2019 Ivan Mirza. Selanjutnya, Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh 2019-2021 Khairul, Kabag Pemilihan Penyedia Biro PBJ Setda Aceh 2019 Azhariyanto, dan Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan Bustaman.

Kemudian, pada Selasa (26/10/2021), KPK melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pimpinan dan anggota DPR Aceh, baik yang aktif maupun mantan wakil rakyat. Ada Wakil Ketua I Dalimi (Demokrat), Wakil Ketua II Hendra Budian (Golkar). Ada mantan pimpinan DPRA 2014-2019, Wakil Ketua III Sulaiman Abda (Golkar) dan Wakil Ketua II Teuku Irwan Djohan (NasDem).

Selain itu, Ketua Fraksi PPP DPRA, Ihsanuddin, juga memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, mantan anggota Ketua Komisi IV DPRA 2014-2019 Tgk Anwar Ramli (Partai Aceh), serta Sekretaris Dewan (Sekwan) Suhaimi.serta juga ada dari unsur eksekutif yakni Kabid Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Aceh Eka Fristina Putri.

Pada Rabu (27/10/2021), KPK melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua III DPR Aceh, Safaruddin (Fraksi Gerindra), dan anggota DPR Aceh Zulfadli (Fraksi Partai Aceh). Pemeriksaan ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019-2021. Di antaranya, termasuk pengadaan Kapal Aceh Hebat serta pembangunan jalan dengan skema multiyears.

KPK juga memeriksa terkait perizinan PLTU 3-4 di Nagan Raya, dan tiga pihak terkait sedang menjalani pemeriksaan, mulai dari pejabat Aceh hingga kabupaten setempat. Mereka yang diperiksa tersebut diantaranya, Kepala Dinas DPMPTSP Aceh Marthunis, kemudian mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya Zulkifli, dan mantan Kepala DPMPTSP Nagan Raya Hizbulwatan. (Ant)