ASEAN Berharap Myanmar Mampu Pulihkan Demokrasi

“Rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengenyam perdamaian dan kesejahteraan. Safety and well-being (keamanan dan kesejahteraan —red) rakyat Myanmar akan terus menjadi prioritas Indonesia,” kata dia.

ASEAN memutuskan untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT akhir bulan ini, setelah para menlu ASEAN mengadakan pertemuan khusus pada Jumat malam (15/10) untuk membahas kegagalan militer Myanmar menjalankan proses perdamaian.

Keputusan itu menandai langkah berani dan langka yang diambil oleh ASEAN, yang selama ini memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain dan telah lama tidak menggunakan sanksi atau tindakan keras lain terhadap Myanmar.

Merespons keputusan tersebut, junta Myanmar menuding adanya “intervensi asing” untuk tidak mengundang Min Aung Hlaing.

Juru bicara junta Zaw Min Tun mengatakan kepada BBC bahwa Amerika Serikat dan perwakilan Uni Eropa (EU) telah menekan para pemimpin lain dari 10 anggota ASEAN untuk mengecualikan pemimpin junta dalam KTT.

“Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan Kementerian Luar Negeri AS dan menerima tekanan dari EU,” kata Zaw Min Tun, Sabtu.

Sementara itu, beberapa anggota ASEAN telah menerima permintaan dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang dibentuk oleh lawan-lawan junta, untuk hadir dalam KTT. (Ant)