Lakukan Pengetatan Pintu Masuk, Lampung Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 8 Jul 2021 - 5:03

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, pada rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BNPB, terkait antisipasi lonjakan COVID-19 di luar Pulau Jawa, di Mahan Agung, Bandarlampung, Rabu (7/7/2021) - Foto Ant

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung, meminta bantuan pemerintah pusat, untuk membantu dan mendukung pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) , Hal itu dilakukan, mengingat letak Lampung sebagai pintu masuk dari Pulau Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya.

“Salah satu hal yang menjadi kendala terkait pengetatan PPKM karena letak Provinsi Lampung sebagai pintu masuk Pulau Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya,” kata Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, pada rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala BNPB, terkait antisipasi lonjakan COVID-19, di luar Pulau Jawa, Rabu (7/7/2021).

Karena itu ia berharap, pemerintah pusat turut membantu pengamanan dan pengetatan di pintu masuk, terutama di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Lampung, memiliki empat pintu masuk yang membuat pemerintah daerah harus bekerja keras untuk melakukan pengawasan. Kendati demikian, secara normatif hal tersebut selama ini sudah bisa dilaksanakan.

Keempat pintu masuk tersebut adalah, Bakauheni dari dan menuju Pulau Jawa, Mesuji dari Sumatera Selatan, Way Kanan dari Baturaja dan Martapura Sumatera Selatan, dan Pesisir Barat dari Bengkulu. Selama ini upaya-upaya yang telah dilakukan Pemprov Lampung diantaranya, meningkatkan kapasitas respon dan kesiapan daerah dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan atau testing.

Kemudian, penambahan tempat atau rumah sakit rujukan di suatu wilayah dan menyiapkan rumah sakit darurat. Saat ini telah disiapkan rumah sakit darurat di Wisma Haji dengan kapasitas 250 tempat tidur. Upaya ketiga, meningkatkan kapasitas pencarian kontak erat hingga mencapai rasio 1:15 sampai dengan 1:30. kasus positif wajib dicari 15-30 kontak eratnya.

Upaya lainnya, meningkatkan sarana prasarana tes cepat antigen dan menyiapkan tabung mini oksigen di puskesmas rawat inap. Kemudian melaksanakan vaksinasi massal. Langkah serupa juga telah dilakukan oleh Danrem 043/Gatam dan Kapolda Lampung.

Kepala BNPB, Ganip Warsito, meminta bupati dan wali kota agar menjalankan PPKM Mikro secara ketat dan disiplin. Pemerintah Daerah mempersiapkan infrastruktur dalam pelaksanaan PPKM tersebut. Terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Ganip Warsito meminta agar posko-posko di daerah bekerja sama dengan Forkopimda meningkatkan testing dan tracing. (Ant)