Pemerintah Dorong Pengembangan Listrik Tenaga Surya

JAKARTA – Upaya untuk mencapai target bauran Energi Baru Terbarukan sebesar 23 persen di 2025, salah satunya dengan mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga solar atau Matahari. Langkah ini dilakukan pemerintah bukan tanpa alasan. Karena data menunjukkan potensi Indonesia sangat besar di bidang sumber daya solar.

Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Krisnawan Aditya, menyatakan ada tiga alasan mengapa PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Solar) dijadikan pilihan tepat untuk meningkatkan bauran EBT.

“Yang pertama adalah Indonesia terletak di ekuator, artinya akses terhadap sinar matahari itu sangat besar. Tercatat potensinya adalah sekitar 207 GW dan realisasi hingga saat ini, 153 MW,” kata Kris dalam edukasi online PLTS yang diselenggarakan oleh KemenESDM, Rabu (10/3/2021).

Alasan ke dua, adalah instalasi PLTS dibandingkan pembangkit lainnya relatif lebih cepat. Hanya sekitar 10-12 bulan.

“Dan yang ke tiga, cost of technology-nya sudah jauh berkembang. Sehingga harga listrik juga sudah jauh menurun,” ucapnya.

Pada 2013, harganya adalah 20 sen per kWh. Lima tahun terakhir sudah menjadi 10 sen. Dan, harga terakhir yang didapatkan dari PLTS Apung Cirata adalah 5,81 sen.

“Bahkan, sudah ada investor yang berminat untuk membangun instalasi PLTS dengan harga 4 sen. Artinya, masyarakat Indonesia akan makin mendapat harga murah untuk listrik,” ucapnya lebih lanjut.

Ia menjelaskan, selain karena perkembangan teknologi dalam bidang pengadaan listrik dari solar, yang menyebabkan harga energi yang berbasis solar bisa murah adalah karena penetrasi pasar, kemudahan perizinan dan transparansi regulasi, serta khusus untuk PLTS Apung tidak membutuhkan biaya pembebasan lahan.

Krisnawan menyebutkan, untuk mendorong transisi energi Indonesia menuju energi bersih atau green energy, dalam rangka menjaga Bumi, pemerintah Indonesia mendorong tiga aspek berbasis energi Matahari.

“PLTS Atap, PLTS Skala Besar atau Solar Farm dengan kapasitas antara 1-2 Giga per lokasi dan PLTS Apung yang memanfaatkan waduk atau danau yang saat ini potensinya adalah sekitar 2,8 Giga untuk seluruh Indonesia,” urai Kris.

Khusus untuk PLTS Atap ini, ia menyebutkan targetnya adalah 2,145 MW hingga 2030. Dengan rincian, fasilitas BUMN 742 MW, rumah tangga 648,7 MW, bisnis dan industri 624,2 MW, kelompok sosial 68,8 MW dan gedung pemerintahan 42,9 MW.

“Baru-baru ini, Permen Nomor 2 tahun 2021 kita rilis. Ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan semua produk yang berkaitan dengan energi surya. Sehingga, masyarakat lebih tenang jika ingin menggunakan di rumahnya,” ujarnya.

Selain itu, Kris juga menyatakan saat ini sudah dilakukan penelitian dan pengembangan energi berbasis solar yang bukan hanya untuk listrik saja.

“Solar bisa digunakan untuk water solar pump, cold storage dan sedang dilakukan penelitian untuk pembuatan inverter solar di dalam negeri. Sehingga, harganya bisa menjadi lebih murah dibandingkan harus impor,” pungkasnya.