Hutan Lestari Sokong Kesejahteraan Berbasis Pemberdayaan di Lamsel

LAMPUNG — Mekanisme pemberdayaan masyarakat sekitar hutan terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Konsep perhutanan sosial diterapkan pada wilayah Register 3 Gunung Rajabasa di Lampung Selatan.

Rido Imanuloh, pengurus Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Pematang, Kecamatan Kalianda menyebut warga mengelola hutan desa dengan tetap menjaga kelestariannya.

Sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan telah dilakukan untuk mengelola hutan dengan baik. Melalui mekanisme program perhutanan sosial warga telah mengetahui batas kawasan register. Perhutanan sosial sebutnya menjadi sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan di sekitar hutan negara, hutan desa untuk peningkatan kesejahteraan.  Pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Dukungan dari KLHK sebut Rido Imanuloh dengan adanya akses jalan rabat beton. Infrastruktur yang dibangun pada era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan itu menjadi akses menuju hutan. Selain itu warga secara swadaya melakukan pembuatan akses jalan tambahan. Peningkatan kesejahteraan dilakukan warga dengan mengelola hasil hutan bukan kayu ( HHBK) pada tanaman produktif.

“Keberadaan tanaman produktif sebagai sumber daya alam potensial berasal dari tanaman kopi, cengkih, damar, pisang, lada dan tanaman yang diambil hasilnya tanpa merusak tanaman untuk meningkatkan kesejahteraan, selain itu pengembangan oleh LPHD kami membuka jasa pariwisata alam berbasis hutan,” terang Rido Imanuloh saat dikonfirmasi Cendana News, Rabu (3/3/2021).

Nilai ekonomi tinggi pada tanaman produktif kawasan hutan desa sebutnya memberi kesejahteraan. Beberapa komoditas yang ditanam untuk dipanen memberi hasil mingguan, bulanan dan tahunan. Pada tanaman kopi sebagian warga menunggu masa panen dengan harga mulai Rp15.000 per kilogram. Pisang mulai harga Rp2.000 per kilogram, getah damar Rp17.000 per kilogram. Hasil lain dari panen cengkih, kakao, lada, durian, jengkol.