KPI Minta Lembaga Penyiaran Publik Berikan Informasi Penangan Bencana
MAMUJU — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Muhammad Reza meminta lembaga penyiaran publik (LPP) memberikan informasi penanganan bencana gempa di Mamuju dan juga penanganan pandemi COVID-9.
Ia mengatakan di Mamuju, Sabtu bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah LPP yakni RRI Mamuju dan TVRI Sulbar dan juga LPP lainnya di Provinsi Sulbar.
Menurut dia, simpang siurnya pemberitaan terkait bencana gempa yang dapat merisaukan masyarakat.
Oleh karena itu LPP diminta harus tampil terdepan sebagai corong utama bagi para penyintas gempa untuk memberikan informasi bencana yang benar kepada masyarakat.
“Lembaga penyiaran harus tampil di depan memberikan informasi dengan yang menyejukkan bagi para pengungsi di tengah traumatik yang menimpanya,” ujarnya.
Ia juga meminta agar LPP tetap memberikan informasi penanganan bencana gempa untuk masyarakat.
“Saya meminta agar lembaga penyiaran menjadi sentral informasi penanganan bencana, saat bencana kita butuh bergandengan tangan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang bohong,” ujarnya.
Ia juga berharap, LPP di Sulbar bersinergi dengan KPID Sulbar dan pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana, serta dalam melakukan informasi yang mengobati trauma masyarakat setiap saat.
Selain itu memberikan informasi perkembangan dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat Sulawesi Barat meskipun dengan keadaan darurat akibat gempa.
Gempa 6,2 magnitudo di Sulbar mengakibatkan 91.003 warga Kabupaten Majene dan Mamuju mengungsi terbanyak berasal dari Kabupaten Mamuju, sebanyak 58.123 orang, di Kabupaten Majene 25.737 orang, sementara pengungsi Kabupaten Polman sebanyak 5.343 orang.