KPI Minta Lembaga Penyiaran Perhatikan Ini Selama Ramadhan 2022
KPI meminta lembaga penyiaran memperhatikan beberapa hal berdasarkan aturan dan hasil rapat koordinasi terkait pengawasan Ramadhan 2022.
Tren
- Semangat Nasionalisme Warga Krangkungan Lewat Upacara Penurunan Bendera
- Kementerian Kebudayaan Gelar Pertunjukan Wayang Kulit Rayakan Kemerdekaan Indonesia
- Indonesia: Usia 80-Parameter Konstitusi
- One Piece: Awal Delegitimasi Psikologis dan Sosial?
- Kamardikan Rosopitu: Tujuh Seniman Menyulam Rasa Merdeka
- Jokowi & Pergeseran Isu Struktural – Personal?
- Simfoni Delapan Dekade, Harmoni Menuju 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia
- Lembaga Sensor Film Luncurkan Situs Ramah Disabilitas dan Inklusif
- Jakarta Perlu Program Massal PISA
- Titiek Soeharto Dukung Pengembangan Peternakan Modern di Gunungkidul
Browsing Tag: "KPI"
KPI
Jabar Ekspor Komoditas Kopi Senilai Rp4 Miliar ke Belanda
Kopi Jabar dari Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, tembus pasar Belanda, Nilainya Rp4 Miliar.
KPI Ajak Masyarakat Ikut Awasi Kualitas Penyiaran Televisi
Meskipun sudah ada pengawasnya tapi sensor mandiri dari masyarakat ini dibutuhkan juga untuk mempengaruhi wajah penyiaran yang ada di Indonesia,
MUI Dorong KPI Hentikan Empat Program TV Langgar P3SPS
Anggota tim pemantau tayangan Ramadan MUI, Rida Hesti Ratnasari, mengatakan empat program televisi yang dianggap bermasalah itu, yakni Pesbukers New Normal dan Sahurnya Pesbukers (ANTV), Pas Buka dan Sahur Seger (Trans7), Sore-sore Ambyar…
KPI Minta Lembaga Penyiaran Publik Berikan Informasi Penangan Bencana
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Muhammad Reza meminta lembaga penyiaran publik (LPP) memberikan informasi penanganan bencana gempa di Mamuju dan juga penanganan pandemi COVID-9.
Sepak Bola Menjadi Salah Satu KPI Kemenpora
Salah satu Key Performance Indicator (KPI) dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) adalah sepak bola.
Kemendagri Pertanyakan UU Penyiaran, Dinilai tak Selaras UU Pemda
KPI disebut merupakan lembaga yang mandiri dan bukan urusan yang didesentralisasikan ke daerah. Akan tetapi, katanya, tiba-tiba dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPI di daerah dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).