PGRI Flotim Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer

LARANTUKA – Berbagai persoalan pelik masih mendera sejumlah guru honorer di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, termasuk masalah gaji guru honorer  non ASN. Permasalahan ini mencuat dalam Forum Rapat Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, yang disampaikan oleh beberapa pengurus kecamatan untuk diperjuangkan.

“Gaji honorer komite sangat rendah dan tidak manusiawi,” sebut Maria Goreti Peni, Sekertaris Bidang Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan, PGRI Flores Timur, dalam rilis kepada Cendana News, Sabtu (9/1/2021).

Maria mengatakan, gaji guru honorer sangat miris bila dibandingkan dengan beban kerja sebagai tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan, yang adalah pilar utama peradaban bangsa.

Menurutnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk para guru honorer kontrak daerah masih tergolong rendah dan tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga guru masih jauh dari kesejahteraan.

“Pengangkatan tenaga kontrak daerah bagi formasi guru yang terjadi belum sesuai dengan mekanisme perekrutan guru kontrak berdasarkan lama pengabdian,” sesalnya.

Maria menyebutkan, masih adanya penerimaan tenaga guru honorer yang berpendidikan nonkeguruan. Selain itu, masih adanya penerimaan tenaga guru honorer yang belum berijazah Sarjana Strata Satu (S1). Juga masih adanya tenaga guru honorer titipan oleh pihak-pihak tertentu di wilayah Kabupaten Flores Timur.