Pemda Sultra Diminta Atasi Konflik Sosial Warga dan TKA

KENDARI — Ketua DPD RI La Nyallaa Mahmud Mattalitti meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar mampu mengatasi masalah konflik sosial yang sering terjadi antara masyarakat lokal dan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang datang bekerja di perusahaan pertambangan di daerah itu.

“Kalau mendengar nama Sulawesi Tenggara saya ingat masalah-masalah konflik sosial masyarakat dengan tenaga kerja asing (TKA), khususnya TKA asal Tiongkok yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara, juga aksi-aksi mahasiswa dan warga terkait pertambangan di Sultra,” kata La Nyalla Mattaliti di Kendari, Jumat.

Menurut dia, hal itu tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi konflik laten dan membuat daerah tidak akan produktif.

Dia mengatakan banyak studi permasalahan terkait perlawanan masyarakat terhadap korporasi atau perusahaan dan negara lebih banyak dikarenakan adanya ketimpangan hubungan yang menyebabkan terbatasnya akses informasi yang diperoleh oleh masyarakat.

“Ini artinya proses dan kualitas komunikasi pemerintah yang kurang maksimal kepada masyarakat. Tentu selain itu adalah persoalan ketimpangan sosial kemiskinan,” ujar La Nyalla Mattaliti.

Oleh karena itu, ia meminta agar kepala daerah harus lebih intensif menjalin komunikasi publik kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan ketimpangan konflik sosial.

Selain itu, lanjutnya, kepala daerah juga harus mampu meyakinkan dan menjamin bahwa kehadiran perusahaan asing dan tenaga kerja asing di daerahnya akan melakukan alih teknologi dan transfer pengetahuan.

“Dan itu harus dibuktikan bukan hanya menjadi sekedar wacana,” tegas La Nyalla Mattaliti.