Hingga September 2020 Belanja Negara Terakselerasi

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melaporkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir September 2020 tercatat telah mencapai Rp1.158 T, atau 68,18 persen dari target pada APBN dalam Perpres 72/2020.

“Capaian Pendapatan Negara tersebut pertumbuhannya masih terkontraksi sebesar negatif 13,65 persen (yoy),” kata Menkeu dalam konfrensi pers APBN KiTa yang dihelat secara virtual di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Menkeu menyebutkan, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan secara nominal telah mencapai Rp892,44 triliun atau 63,54 persen APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp260,8 triliun dan realisasi Hibah mencapai Rp5,68 triliun.

“Berdasarkan capaiannya, Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan dan PNBP lebih tinggi berturut-turut sebesar 63,5 persen dan 88,7 persen dari targetnya dibandingkan tahun lalu, masing-masing 58,19 persen dan 79,78 persen,” papar Menkeu.

Lebih lanjut, kata Menkeu, hampir seluruh jenis pajak utama mengalami tekanan pada Januari-September 2020 yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19, dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kecuali PPh OP yang masih mampu tumbuh positif 1,97 persen.

“PPh Migas kontraksi paling dalam seiring dengan penurunan harga dan volume,” cetusnya.

Kemudian, dari sisi Penerimaan Bea dan Cukai, sejak Januari-September 2020 mengalami pertumbuhan, terutama didorong realisasi cukai, khususnya Hasil Tembakau (HT) yang tumbuh karena adanya limpahan penerimaan tahun sebelumnya (efek PMK-57), dan penerimaan BK bulan September tumbuh 9,40 persen (month to month), didorong peningkatan ekspor mineral terutama tembaga dan bauksit.

“Sementara realisasi PNBP pada September 2020 lebih banyak ditopang dari kinerja positif pendapatan BLUyang tumbuh sebesar 34,2 persen (yoy), khususnya dari pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pendapatan jasa pelayanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional,” kata Menkeu.

Berbeda dengan pendapatan, Belanja Negara makin terakselerasi. Hingga akhir September 2020, Belanja Negara tercatat sebesar Rp1.841 triliun atau sekitar 67,21 persen dari pagu Perpres 72/2020, meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.211,40 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp629,70 triliun.

“Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan September 2020 tumbuh sebesar 21,22 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh realisasi Belanja K/L terutama bantuan sosial (bansos) dan belanja barang yang meningkat untuk program PEN Perlindungan Sosial, PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, bantuan pelaku usaha mikro, serta bantuan upah/gaji yang mencapai Rp156,26 triliun atau sekitar 91,5 persen,” jelas Menkeu.

Dengan realisasi Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat signifikan, Menkeu mengklaim output-nya dapat diukur di berbagai sektor. Berdasarkan realisasi sampai dengan September ini, capaian tersebut antara lain; Infrastruktur (Pembangunan Jalan Baru 137,21 km, Pembangunan Jembatan: 3.777,6 m), Bansos/Bantuan Pemerintah(Penyaluran PKH 10 jt KPM, Kartu Sembako 19,4 jt KPM).

“Pendidikan(Program Indonesia Pintar: 15,54 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah 634,29 ribu mahasiswa), Kesehatan (Peserta PBI JKN 96,4 juta jiwa, Insentif Nakes: Pusat: 235,8 ribu dan Daerah : 137,7 ribu) dan Subsidi (Diskon Listrik/Pembebasan Biaya 31,4 jt pelanggan rumah tangga dan UMKM, Subsidi Bunga KUR 3,5 jt debitur),” pungkas Menkeu.