Konflik Agraria di Sumut Makin Menumpuk

Redaktur: Koko Triarko - 25 Sep 2020 - 18:47

Dokumentasi sejumlah petani yang menamakan diri Forum Rakyat Bersatu bentrok dengan polisi, di Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Medan, Rabu (5/12). Para petani meminta pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelesaikan konflik agraria di sejumlah daerah di Sumatera Utara. -Ant

MEDAN – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS ) Sumatra Utara, Amin Multazam, menilai konflik agraria jumlahnya makin menumpuk dan belum ada penyelesaian yang efektif.

“Selain itu, konflik agraria tersebut menjadi sorotan yang sangat penting,” ujar dia, di Medan, Jumat (25/9/2020).

Walau dia mengatakan persoalan konflik agraria di Sumatra Utara ibarat benang kusut yang sulit diurai, namun jika pemerintah memiliki kemampuan, dan perlahan-lahan konflik tersebut bisa diselesaikan secara baik.

“Pendekatan yang dilakukan masih konvensional, cenderung menyampingkan hak rakyat kecil dan pro kepada pemodal besar,” ujarnya.

Ia mengatakan, dari hasil pemantauan sepanjang 2020, Kontras mencatat 30 titik konflik agraria yang terjadi di Sumatra Utara. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, terdapat 23 titik konflik.

Konflik di atas lahan HGU paling banyak terjadi di wilayah pantai timur Sumatra Utara, yang merupakan daerah perkebunan potensial. Sedangkan persoalan eks HGU didominasi seputar 5.873,06 Hektare yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Binjai.

“Sementara, konflik imbas pembangunan dan masuknya industri skala besar terjadi di Deli Serdang, Langkat, dan Kawasan Danau Toba hingga Kabupaten Dairi,” katanya. (Ant)