Himsataki Dukung Pemberantasan Sindikat Pekerja Migran Ilegal

Ke empat, mengusulkan optimalisasi penempatan PMI formal melalui pendekatan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara penempatan, terkait formasi kebutuhan dan penyiapan PMI formal, khususnya ke kawasan Asia dan Afrika, kawasan Amerika dan Pasifik dan Eropa dan timur tengah.

Ketua Umum Himsataki, Tegap Harjadmo, berharap agar usulan program tersebut dapat diterima pemerintah, baik Kemnaker, Kemenlu serta khususnya BP2MI, yang menjadi operator kebijakan pemerintah dalam melakukan pembenahaan total terhadap perlindungan PMI yang harus dimerdekakan.

Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, mengapresiasi usulan dari Himsataki, dan berharap usulan dari asosiasi tersebut dapat menambah dukungan bagi BP2MI dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi PMI sebagai pejuang devisa. (Ant)