Nagari Salido Sari Bulan di Sumbar Masuk Proklim

PESISIR SELATAN – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, menjadikan Nagari Salido Sari Bulan di Kecamatan IV Jurai sebagai desa yang masuk dalam Program Kampung Iklim (Proklim).

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, Beny Riswan, mengatakan, Proklim bertujuan menunjang penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca). Melalui kegiatan ini, akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan dan dampak yang akan ditimbulkan dari perubahan iklim.

Menurutnya, Proklim dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di desa untuk lebih peduli dengan lingkungan. Menciptakan lingkungan yang bersih itu tidak hanya soal sampah saja, tapi ada upaya yang bisa dilakukan soal perubahan cuaca, sehingga memberikan dampak yang bagus bagi lingkungan.

“Sebut saja soal gas rumah kaca. Kalau tidak diberi pemahaman, maka tidak tahu bahwa emisi gas rumah kaca tersebut perlu dikendalikan. Melalui proklim ini kita edukasi masyarakat di desa,” katanya, Rabu (26/8/2020).

Menurutnya, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim, semua pihak akan terdorong untuk melaksanakan aksi yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat, di samping itu juga berkonstribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Nagari/desa yang dijadikan sasaran penilaian, terus didorong berperan aktif ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan tetap melakukan usaha-usaha atau kegiatan ekonomi, tanpa mengabaikan hal-hal yang bisa berdampak terhadap perubahan iklim atau lingkungan.

“Jadi, sebetulnya kepedulian terhadap lingkungan mestinya tumbuh secara sadar dari individu. Sikap inilah yang kemudian secara simultan dapat menyelamatkan lingkungan dari dampak buruk, seperti polusi udara, air atau menurunnya fungsi sumber daya alam,” tegas dia.

Ia mengungkapkan, penumbuhan kesadaran bagi pemeliharaan lingkungan butuh waktu dan energi, karena perlu upaya advokasi dan inisiasi dari berbagai pihak, tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat dan komunitas peduli lingkungan.

“Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim, semua pihak akan terdorong untuk melaksanakan aksi yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Pemeliharaan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat, Devi Hendra, mengatakan, dengan adanya kampung iklim akan dapat mengurangi konsentrasi gas rumah kaca. Selama ini, GRK telah mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup di bumi.

Hendra berharap, nagari/desa bisa menerapkan sejumlah sistem tentang proklim. Namun, proses yang dilakukan harus mengusulkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat. Setelah itu, akan dilakukan peninjauan di lapangan, guna mengetahui apakah sudah memenuhi indikator dalam proklim.

Menurutnya, kampung iklim yang merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini, merupakan upaya untuk mengantisipasi persoalan perubahan iklim yang sudah menjadi fenomena lingkungan yang nyata, dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia.

Sehingga program kampung iklim adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal, untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

“Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim. Di Sumatera Barat, telah ada sejumlah daerah yang menerima penghargaan itu,” ujarnya.