Kebijakan Ekonomi Harus Lihat Sudut Pandang Masyarakat Adat

JAKARTA – Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Zuzy Anna, mengatakan analisis ekonomi untuk pengambilan kebijakan harus mulai mempertimbangkan dari sudut pandang masyarakat adat yang terdampak langsung.

“Sering kali yang dilakukan itu investor based review dengan government. Sementara di sisi society, tidak,” kata guru besar dalam bidang ilmu Ekonomi Sumber Daya Perikanan, Kebijakan Sumberdaya Perikanan itu dalam diskusi virtual yang diadakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang dipantau dari Jakarta, Senin (10/8/2020).

Zuzy bersama AMAN telah melakukan kajian valuasi ekonomi lanskap terhadap masyarakat adat Moi Kelim di Kampung Malaumkarta, Papua Barat, pada 2018. Kajian tersebut menilai manfaat langsung, nilai manfaat tidak langsung dan nilai non-manfaat.

Selain nilai manfaat pangan, Zuzy dan tim juga menghitung nilai pariwisata, budaya, hasil kerajinan, kain denda adat dan lain sebagainya.

Dari kajian terhadap nilai ekonomi sumber daya alam itu, terungkap bahwa terdapat nilai total ekonomi lanskap masyarakat adat di Malaumkarta sebesar Rp159,93 miliar per tahun.

“Ini yang harus dibukakan matanya teman-teman pengambil kebijakan, bahwa mereka harus melihat ini sebagai basis pengambilan keputusan. Mereka harus juga menghitung dari sisi publik, jadi nilai yang sifatnya kepentingan publik, bukan nilai kepentingan pemerintah semata atau swasta semata,” kata akademisi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad itu.

Kebijakan pengelolaan nilai ekonomi lanskap masyarakat adat itu, kata dia, memberikan implikasi, bahwa mempertahankan pola ekonomi non-ekstraktif yang dilakukan masyarakat adat bisa mempertahankan fondasi masyarakat.