Infrastruktur Logistik Pangan Perlu Perhatian Ekstra

JAKARTA – Kebijakan arah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, perlu lebih diarahkan kepada pemerataan distribusi pangan Nusantara, terutama mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan nasional.

“Pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum merata. Menurut data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 62,3 persen dari 245 proyek infrastruktur yang direncanakan berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra,” kata Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, dalam rilis, Kamis (20/8/2020).

Menurut Felippa Ann Amanta, pembangunan infrastruktur harus bisa lebih merata untuk menghubungkan pulau-pulau Indonesia.

Selain itu, ujar dia, infrastruktur logistik pangan seperti fasilitas pendingin dan fasilitas pengolahan juga perlu mendapat perhatian ekstra.

Ia berpendapat, bahwa fasilitas logistik pangan yang memadai dapat mengurangi biaya distribusi, serta mencegah makanan terbuang sia-sia.

“Pembangunan infrastruktur memang bukan hal yang mudah dan akan memakan biaya, namun banyak opsi pembiayaan bekerja sama dengan pihak swasta yang dapat dipertimbangkan pemerintah,” kata Felippa.

Berangkat dari krisis terkait pandemi Covid-19, lanjutnya, Indonesia harus membenahi sistem pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang resilien, baik dalam kondisi normal maupun dalam krisis.

Ia mencontohkan, diketahui ketahanan pangan Indonesia didukung oleh pasokan internasional yang memenuhi 55 persen kebutuhan gula nasional, 95 persen bawang putih, dan banyak komoditas penting lainnya.

“Di awal pandemi, harga gula dan bawang putih melonjak akibat terlambat dikeluarkannya rekomendasi impor dan macetnya perizinan impor. Misalnya, India yang semula diharapkan memasok gula tidak menjadi memenuhi permintaan akibat kebijakan lockdown yang diberlakukan di sana,” paparnya.