INDEF Ingatkan Impor-Ekspor Harus Untungkan Masyarakat 

JAKARTA – Institute for Development of Economcs and Finance (INDEF), mengingatkan pemerintah ketika melakukan impor atau ekspor harus dapat memberikan nilai tambah yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Peneliti INDEF, Dzulfian Syafrian, mengatakan, ketika pemerintah banyak melakukan impor daripada ekspor, tentu yang terjadi adalah defisit perdagangan yang menjadikan rupiah melemah.

Namun demikian, menurutnya dengan pelemahan nilai tukar rupiah sangat melemah seperti yang terjadi saat ini, sebenarnya itu adalah peluang ekspor.

“Para eksportir akan sangat senang ketika rupiah itu melemah. Karena itu berarti barang-barang Indonesia yang dijual di luar negeri akan menjadi lebih murah di mata negara lain,” ujar Dzulfian pada diskusi INDEF, ‘Mungkinkan Investasi dan Perdagangan di Tengah Resesi?,’ yang digelar secara webinar di Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Menurut dia, permasalahan di Indonesia, yakni perekonomiannya  sangat domestik oriented atau berorentasi pasar domestik.

“Karena kan 60 persen dari ekonomi kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Jadi, semacam ada buah simalaka, antara kita ingin menargetkan pasar luar atau proteksi pasar Indonesia, khususnya konsumen,” tukasnya.

Sehingga, menurutnya hal ini harus dipikirkan, dan strategi apa yang harus dilakukan. Apalagi, ada penilaian setiap impor itu akan berdampak buruk, sedangkan ekspor sangat baik bagi perekonomian nasional.

“Itu tidak selalu seperti itu, belum tentu. Memang betul, bahwa impor itu akan buruk, ketika kita impor barang-barang konsumtif. Nah, itu yang dilakukan di Indonesia, kita banyak impor daripada ekspor yang menjadikan defisit perdagangan, rupiah makin melemah,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, impor yang buruk biasanya karena konsumen harus membayar lebih tinggi daripada harga pasar. “Inilah yang terjadi sekarang ini di Indonesia. Karena panjangnya rantai distribusi dan supplay chain, ada rente yang ambil keuntungan, dan kosumen harus bayar mahal,” ujarnya.

Terkait adanya penilaian bahwa ekspor itu baik, Dzulfian menjelaskan, jika berlandaskan perdagangan nilai atau perdagangan tugas yang memiliki nilai tambah.

“Memang betul ekspor itu baik, kalau itu perdagangan ada nilai tambahnya. Tapi, ekspor juga ada yang buruk,” tukasnya.

Disampaikan lebih lanjut, ekspor yang buruk, yakni ekspor yang hanya komoditas yang memiliki nilai tambah rendah dan bahkan tidak bernilai.

“Nah, sayangnya ekspor-ekspor Indonesia ini masih berbasis komoditi dan memiliki nilai tambah yang sangat rendah, misalnya batu bara,” ujarnya.

Dzulfian mencontohkan, batu bara yang dikeruk dari bumi Indonesia, kemudian dikirim melalu kapal tongkang ke Cina, India dan negara lainnya. “Nah, itu kan nilai tambahnya sangat rendah,” tukasnya.

Menurutnya, berbeda dengan negara maju yang bisa ekspor lisensi, teknologi dan para ahli ke negara lainnya. Dan, langkah ini belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Indonesia mengirim ahlinya ke luar negeri itu ahli asisten rumah tangga atau TKW (Tenaga Kerja Wanita), khususnya ke Timur Tenggah dan Malaysia. Itu ekspor dengan nilai rendah, dan ini harus kita dipikirkan,” ujarnya.

Namun demikian, Dzulfian menegaskan, jika pemerintah Indonesia akan melakukan impor  atau ekspor, tidak masalah. Selama itu ada yang diuntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Yakni, ketika impor,  pemerintah harus  bisa memastikan barang-barang tersebut murah dan berkualitas, sehingga konsumen Indonesia yang diuntungkan.

Sebaliknya, jika melakukan ekspor, maka yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan Indonesia yang menargetkan pasar luar negeri.