DPW Berkarya Jateng Pecat Pengurus Dukung Munaslub Muhdi PR

SOLO – Pasca Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya yang menghasilkan keputusan Muhdi PR sebagai Ketua Umum Partai Berkarya, disikapi dengan tegas oleh kepengurusan yang berkomitmen Partai Berkarya masih berada di bawah Hutomo Mandala Putra (HMP) atau Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum yang sah.

Salah satunya yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Jawa Tengah, dengan langsung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap pengurus di tingkat daerah yang membelot mendukung adanya Munaslub Partai Berkarya. Setidaknya ada 12 daerah yang kepengurusannya diberhentikan.

“Ada 12 daerah yang kita lakukan pemecatan dan pencabutan keanggotaan dari Partai Berkarya. Ke-12 DPD yang kita pecat saat ini sudah dalam tahap pengisian Plt,” ucap Sekretaris DPW Partai Berkarya Jawa Tengah, Miko Vinaldo kepada Cendana News, di sela kegiatan Ziarah ke Astana Giribangun, Matesih, Karanganyar, Minggu (23/8/2020).

Lebih lanjut Miko mengatakan, diakuinya kepemimpinan Muhdi PR dengan dikuatkan dengan SK Kemenkumham tidak menggetarkan dukungan pengurus DPW Jateng untuk tetap solid mendukung Tommy Soeharto sebagai Ketua Umum.

DPW Jateng juga tidak mengakui kepemimpinan Partai Berkarya di bawah Muhdi PR. “Jelas Jateng solid mendukung Mas Tommy. Adanya hasil Munaslub kami tetap tidak mengakui. Walau sudah turun SK dari Kemenkumham yang menetapkan Muhdi PR,” tegasnya.

Tak hanya itu, DPW Jawa Tengah tak gentar dengan ancaman dan tekanan dari pihak yang pro dengan Munaslub tersebut. Pihaknya juga siap untuk memberikan perlawanan sengit untuk tetap mempertahankan kepengurusan yang sah di bawah kepemimpinan HMP.

“Adanya ancaman dari pihak Munaslub kita akan dipecat dan kader-kader yang duduk di legislatif akan di PAW kami tidak gentar. Kami menyiapkan perlawanan secara hukum di Jateng,” urainya.

Untuk itu, DPW Jateng tengah memperkuat kepengurusan dan kader yang ada di tingkat daerah. Salah satunya dengan menyusun PLT di 12 Daerah yang dilakukan pemecatan karena teridentifikasi mendukung hasil Munaslub. “Kita akan kebut untuk konsolidasi di 35 kabupaten/kota yang ada di Jateng. Termasuk pengisian PLT di DPD yang kita pecat,” tegasnya.

Dibekukannya kepengurusan di 12 DPD di Jateng karena tidak adanya legitimasi yang jelas. Kondisi ini disebabkan dari kepengurusan inti yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB), ada yang mengakui dan hadir dalam Munaslub tersebut.

Meski hanya ada salah satu pengurus yang diambil dalam Munaslub tersebut, membuat kepengurusan yang lain tidak memiliki legitimasi yang jelas.

“Ada atau tidaknya pengurus yang diambil dalam Munaslub, tetapi yang teridentifikasi mendukung Munaslub langsung kita pecat,” imbuh Miko.

Pengurus di 12 daerah yang dipecat ini diantaranya adalah DPD Solo dan Boyolali. Kepengurusan dua daerah di Solo Raya ini dibekukan karena teridentifikasi mendukung hasil Munaslub.

“Mereka sebenarnya adalah orang-orang lama yang justru menggerus soliditas partai di Jateng. Jadi kita langsung pecat,” katanya.