Pengembangan Sapi Basir di Sumbar Terkendala Lahan Pakan

PASAMAN BARAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, mengatakan saat ini perkembangan peternakan sapi lokal jenis bali-pasisie (basir) di daerahnya, tidak sebanding dengan ketersedian lahan pakan.

Plh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sumatra Barat, M Kamil, mengatakan, saat ini jumlah sapi yang terdata 374 ekor. Namun, jumlah sapi yang ada itu sulit untuk terus dikembangkan, karena lahan pakan yang terkelola baru 20 hektare.

Diakuinya, jumlah lahan tersebut tidak akan mampu menampung jumlah sapi yang ada. Mengingat lahan pakan untuk ratusan ekor sapi itu dibutuhkan lahan yang sangat luas, mencapai puluhan hektare.

“Jadi, kendala utama yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan peternakan sapi daerah Air Runding ini adalah keterbatasan lahan hijau untuk pakan ternak yang dimiliki oleh pemerintah. Padahal jika lahan pakan tercukupi, sapi itu bisa lebih banyak lagi dikembangkan,” katanya, Rabu (17/6/2020).

Menurutnya, persoalan pada peternakan sapi Air Runding tidak hanya sebatas tata kelola, namun mesti ditelaah secara kompleks dan mendasar. Termasuk bagaimana sejarah keberadaan peternakan ini, dengan berbagai dinamikanya sehingga tetap bisa bertahan.

Secara detail, dijelaskan bahwa lahan UPTD Ternak Ruminansia merupakan bekas Stasiun Pembibitan Ternak milik Area Development Project (ADP), yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Jerman Barat pada 1982 silam.

“Kerja sama ini berlangsung selama lima tahun dan berjalan sukses, sapi yang dimiliki saat itu lebih kurang 500 ekor dengan areal seluas 2.000 hektare,” jelasnya.

Pada 1988, setelah kerja sama berakhir, lahan tersebut diserahkan oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemprov Sumatra Barat. Namun dengan keterbatasan SDM dan anggaran ketika itu, terjadi kemunduran yang menyebabkan seluruh sapi habis tak bersisa, sehingga mengakibatkan lahan tidak lagi termanfaatkan.

“Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan menguasai lahan secara sepihak untuk perkebunan sawit, ini dari tahun 2001,” ungkapnya.

Menyikapi hal itu, pada 2006 lahirlah Keputusan Gubernur Sumatra Barat tentang Penetapan Peruntukan Tanah Eks. Area ADP dengan pembagian, masing-masing 500 hektare dikuasai oleh Pemprov Sumbar dan Pemkab Pasbar, sisanya 1.000 hektare untuk masyarakat. Tetapi faktanya, ketika itu seluruh lahan sudah dikuasai masyarakat.

“Kami menyadari terdapat potensi yang luar biasa besar pada peternakan sapi Air Runding ini, kenapa Jerman bisa sukses dengan memilih lokasi ini, tentu kajian mereka sudah lengkap dari seluruh aspek,” terangnya.

Untuk itu, secara bertahap Dinas Peternakan mulai melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat sehingga saat ini Pemprov Sumatera Barat telah menguasai kembali seluas 20 hektare lahan.

“Dari 500 Ha peruntukan, 480 Ha lagi masih dikuasai masyarakat dan telah dijadikan kebun sawit,” ujar dia.

Sementara itu, melihat perkembangan peternakan sapi lokal Bali – Pesisir (Basir) di UPTD Air Runding  itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno mengakui terbilang cukup baik. Terlihat banyak anak sapi yang terus berkembang dari indukan yang ada.

Diakui Gubernur, bahwa awalnya memang jumlah bantuan pemerintah pusat pada 2015 sebanyak 400 ekor sapi Bali, namun karena ada wabah, banyak sapi yang mati. Kemudian ada ide gagasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatra Barat, melakukan perkawinan sapi antara sapi bali dengan sapi pesisir.

“Saat ini, jumlah sapi sulit bertambah lebih banyak karena lahan pakan yang terkelola baru 20 ha. Makanya, jika sudah mendekati angka 400, sapi-sapi afkir dijual untuk dijadikan pendapatan asli daerah (PAD),” sebutnya.

Irwan Prayitno juga mengungkapkan, hasil penelitian Unand menyatakan Sumatra Barat memiliki potensi lahan untuk mengembangkan ternak sapi hingga 800.000 ekor. Sementara kebutuhan konsumsi daging Sumatra Barat 100 ekor per hari.

Untuk itu, Pemprov Sumatera Barat telah memprogram satu petani satu sapi, memberikan prioritas kepada para petani untuk memiliki ternak, terutama ternak sapi. Karena, petani dengan pendapatan atau penghasilan ekonominya yang masih di bawah UMR dan di bawah rata-rata.

“Sehingga perlu ditingkatkan pendapatan melalui program tersebut, yakni program Triaga (perbankan, peternak dan pengusaha) dan ada banyak program lainnya,” ungkapnya.

Gubernur juga mengatakan, petani diberikan kegiatan tambahan, yaitu memelihara sapi, yang dibantu dari program pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti kabupaten atau pun juga  investor.

Selain itu, ia juga punya program yang dinamakan dengan i-ternak, yaitu aplikasi yang mempertemukan pemegang uang, investor untuk dengan petani atau kelompok petani yang punya potensi untuk beternak.

“Program ini dari pihak swasta yang didukung oleh pemerintah, agar para petani dapat meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraannya,” kata Irwan Prayitno.