Kredibilitas Data Jadi Kunci Keberhasilan Penyaluran Bansos

JAKARTA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa kembali menegaskan, bahwa kredibilitas dan reliabilitas data kependudukan menjadi kunci keberhasilan penyaluran jaring pengaman sosial (social safety net) di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang saat ini menjadi referensi utama pemerintah dalam menyasar target peneriam bansos tidak cukup kredibel. Untuk itu, Suharso mendorong integrasi DTKS dengan data kependudukan dan pencatatan sipil yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Data dari Dukcapil ini memiliki posisi penting. Data NIK ini kan menjadi single identity number dan menjadi semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan,” ujar Suharso dalam Webinar Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah, Kamis (11/6/2020).

Pemerintah, kata Suharso, terus mengupayakan penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi serta sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

“Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel. Kalau data tidak reliabel dan kredibel, maka akan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-based policy termasuk untuk membuat analisis,” tegas Suharso.

Pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.