Kabupaten Mappi Berpotensi jadi Pusat Produksi Sagu Terbesar
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
JAKARTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai, Kabupaten Mappi yang terletak di Provinsi Papua memiliki potensi menjadi wilayah penghasil sagu terbesar di Indonesia.
“Melihat potensi perkebunan sagu yang juga menjadi komoditas di wilayah Kabupaten Mappi, maka ada baiknya juga dikembangkan industri sagu dari hulu ke hilir, dari situ mungkin saja bisa membangkitkan tradisi makan sagu khas masyarakat Papua,” ujar Suharso, Rabu (17/6/2020) di Jakarta.
Menurut Soeharso, Kabupaten Mappi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang secara geografis berada pada posisi yang strategis, berhadapan langsung dengan Laut Arafuru dan berada pada Papua Bagian Selatan yang menjadi pintu masuk orang, barang, dan jasa ke kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
“Besarnya lahan yang ada di Kabupaten Mappi dapat dijadikan potensi dalam pengembangan wilayah Papua,” terang Suharso.
Selain itu, berdasarkan aspirasi dari para pemangku kebijakan di Kabupaten Mappi, nantinya wilayah tersebut akan diproyeksikan menjadi Kawasan Strategis Ekonomi pangan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus.
“Kawasan Strategis Ekonomi Pangan merupakan koridor pengembangan ekonomi dengan kegiatan utama pertanian (padi) dan perkebunan (karet dan sagu). Sedangkan usulan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan menjadikan Sumuraman sebagai pusat industri pengolahan.
“Bappenas menampung usulan tersebut dan akan segera meletakkan pengembangan Kabupaten Mappi dalam Revisi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 terkait Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Percepatan Pembangunan wilayah ini akan dilakukan secara holistik dengan memadukan pembangunan di Kabupaten Mappi dalam 7 Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020-2024,” jelas Suharso.
Lebih lanjut, Suharso menegaskan, bahwa dalam konteks yang lebih umum, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan pendekatan kontekstual lokal Papua merupakan visi dari Presiden RI Joko Widodo dalam lima tahun terakhir, sekaligus lima tahun ke depan.
“Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hubungan baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan pembukaan kawasan industri,” tukasnya.
Bappenas sendiri, terus menjalin komunikasi intensif dengan stakeholder di Papua, guna menyerap aspirasi, sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang komprehensif dan tepat.