Wagub Sumbar Tegaskan Bantuan Dampak Covid-19 Dibagi Merata

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan terkait bantuan dampak Covid-19 atau jaring pengamanan sosial, sampai saat ini data penerima bantuan dari kabupaten dan kota belum seluruhnya masuk. Sembari menunggu pendataan lengkap dari kabupaten dan kota, Pemprov juga tengah menunggu bantuan yang bakal datang dari pemerintah pusat.

“Jadi akan ada bantuan untuk masyarakat di Sumatera Barat ini yang datang langsung dari pemerintah pusat. Kita di provinsi merencanakan, membagikan bantuan dari pemprov dengan pemerintah pusat secara bersamaan, sembari menunggu data dari daerah, sehingga bisa dibagi sama rata,” katanya, Selasa (21/4/2020).

Ia menjelaskan hal yang perlu dipahami ialah bagi para RT, jorong, dan kepala desa, datalah seluruh masyarakat yang ada di daerahnya itu. Baik itu orang yang dinilai mampu dari sisi ekonomi, maupun itu orang yang bukan penduduk asli di daerah tertentu. Artinya, seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat dalam situasi wabah Covid-19 ini, perlu dibantu, dan tidak ada yang dipilih-pilih.

Begitu juga untuk soal pembagian bantuan, Narsul menegaskan, RT, jorong, dan kepala desa perlu memastikan bahwa keluarga yang telah menerima bantuan dari satu pihak atau pun itu merupakan bantuan PKH, yang bersangkutan tidak bisa lagi menerima bantuan untuk kedua kalinya, meskipun itu bantuan dari Pemprov Sumatera Barat dan pemerintah pusat nantinya.

“Jadi bantuan itu hanya bisa diterima untuk satu KK satu jenis bantuan saja, dan tidak boleh satu KK itu terima dua jenis bantuan. Ini perlu dipastikan oleh RT, jorong, dan kepala desanya. Tujuan ini, supaya untuk warga yang belum dapat, bisa kebagian bantuan pula, jadi terjadi pemerataan,” jelasnya.

Nasrul mengaku bahwa dalam situasi Covid-19 ini seluruh masyarakat merasakan dampak Covid-19 ini. Saat ini jumlah penduduk di Sumatera Barat ada 5,6 juta jiwa, dari jumlah itu 1,6 juta jiwanya dinilai layak mendapatkan bantuan. Sementara dari dana provinsi yang tersedia, hanya mampu untuk 1,2 juta jiwa.

Menurutnya, dalam pendataan bantuan ini hal yang perlu dipahami oleh RT, Jorong, dan kepala desa itu, data warga yang belum pernah terima bantuan, dan dalam pendataan ini janganlah dipandang orangnya dari sisi ekonominya. Kendati memang ekonomi lemah jadi prioritas, tapi ekonomi menengah juga perlu jadi perhatian.

“Saya harapkan, bekerjalah dengan jujur dan terbuka dalam pendataan ini. Mari sama-sama membantu agar bantuan ini benar-benar merat dibagi,” ungkapnya.

Selain itu, terkait kapan bantuan Rp600 ribu per KK itu akan diberikan, sejauh ini Pemprov Sumatera Barat merencakanakan akan disebar dalam masa-masa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diberlakukan besok Rabu 22 April hingga 5 Mei 2020.

“Semoga bupati dan wali kota segera mendesak camat di daerah, untuk segera menuntaskan pendataan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga di Sutera, Pesisir Selatan, Rosiana, mengatakan, bantuan dampak Covid-19 yang dari Pemprov Sumatera Barat itu sejauh ini belum ada kejelasan. Soal pendataan, jauh sebelum pemprov menyatakan akan memberikan bantuan, kepala desa telah meminta fotocopy KK.

“Dulu itu kata petugas yang menjemput KK ke rumah-rumah warga, fotocopy KK itu untuk penyaluran bantaun terkait Covid-19 ini. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, kata orang-orang hanya masyarakat miskin saja, kalau keluarga berekonomi menengah ini tidak dapat,” ujarnya.

Menurutnya, dari kalangan keluarga perekonomian menengah pun, dirinya benar-benar telah menghadapi situasi perekonomian yang terpuruk. Di mana semenjak satu bulan lebih wabah Covid-19 melanda Sumatera Barat, dari hari ke hari tabungannya mulai terkikis.

“Kami ini dapat uang ada usaha hari-hari. Sekarang kami di rumah saja, jadi tidak ada uang yang masuk. Akibatnya tabungan mulai menipis. Makanya kami ini tentu berharap ada bantuan dampak Covid-19 ini,” harapnya.

Rosiana menyebutkan agar tidak ada pemilihan bagi pemerintah untuk menentukan layak atau tidak layaknya untuk menerima bantuan itu. Sebab, dalam situasi wabah ini, semua masyarakat butuh bantuan, dan semua kalangan masyarakat terdampak akibat Covid-19 ini.