Jawa Barat dan NTT Catat Kasus DBD Tertinggi
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
JAKARTA – Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah kasus DBD tertinggi.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosi Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menyampaikan kasus DBD di Jawa Barat adalah 6.337 dan di NTT adalah 4.679.
“Kalau NTT kasus terbesar dari Sikka yang hampir 1.512 kasus. Karena banyak tempat perindukan nyamuk seperti genangan air, tempat penampungan air, bekas air kemasan dimana sampah tidak terkelola baik,” kata Siti Nadia saat dihubungi, Senin (20/4/2020).
Selain itu, lanjutnya, masyarakat tidak melakukan pemberantasan sarang nyamuk membersihkan genangan air atau sampah, menguras penampungan air dan memberikan larvasida.
Ia menyatakan untuk Jawa Barat, penyebab tingginya kasus juga karena hal yang sama.
“Jadi prinsip penularan dengue adalah ada virus dan ada nyamuk serta lingkungan yang mendukung adanya sarang nyamuk,” tandasnya.
Tapi, Siti Nadia menyatakan, potensi kematian tahun ini, secara angka menunjukkan penurunan dibandingkan tahun kemarin.
“Secara keseluruhan, pada tahun 2019, angkanya di atas 900. Tapi tahun ini, hingga tanggal hari ini, data kematian karena DBD itu sekitar 300. Jadi kita perkirakan akan di bawah tahun kemarin,” ucapnya.
Ia menyatakan pemerintah tetap berpegang pada kebijakan untuk meminta masyarakat melakukan PSN atau Pemberantasan Sarang Nyamuk.
“Kalau kasus sangat banyak maka perlu PSN secara serentak dan massal di seluruh wilayah kabupaten dan kecamatan. Termasuk juga fogging massal,” ujarnya.
Terkait pembatasan karena adanya COVID 19, Siti Nadia menyatakan tidak mempengaruhi distribusi larvasida atau disinfektan.
“Saat ini kebetulan belum ada kekurangan. Karena kemarin sudah didistribusikan. Hanya untuk akhir tahun dan tahun depan kita harus lihat lagi, karena sebagian anggaran sudah dialokasikan untuk COVID-19,” ujarnya lagi.
Selain anggaran, ia juga menyatakan pembelian RDT dan fogging terhalang oleh kenaikan dolar dan tidak adanya ekspedisi dari luar.