Bukittinggi Salurkan Bantuan Pangan ke 59.000 KK

BUKITTINGGI – Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, telah menyalurkan bantuan pangan untuk 59.000 kepala keluarga di Kota Wisata itu.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengatakan, Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat saat harus menjalani aktivitas di rumah saja. Salah satu caranya adalah bantuan pangan langsung dibagikan.

“Saya tidak mau air mata masyarakat Bukittinggi keluar gara-gara tidak makan. Saya tidak mau masyarakat stres, untuk itu bantuannya langsung kita berikan untuk 59.000 KK, dan bantuan itu dari APBD Bukittinggi,” katanya, melalui sambungan video conference dengan IJTI Sumatra Barat, Selasa (28/4/2020).

Bantuan pangan yang diberikan itu berupa beras, telur, dan minyak goreng. Satu KK mendapatkan bantuan masing-masing 9 kilogram beras, 10 butir telur, dan 1,5 liter minyak goreng.

Walkot Bukittinggi menegaskan, beras yang diberikan itu merupakan beras premium yang dibeli langsung dari petani daerah setempat, dan Kabupaten Agam serta pedagang beras yang ada di Bukittinggi.

“Beras yang dibagikan itu bukan beras dari Bulog. Tapi beras dari petani dan pedagang. Saya juga memakan beras itu, jadi tidak ada perbedaan. Saya harap masyarakat jangan stres dan tetap di rumah saja,” tegasnya.

Menurutnya, dari sisi harga lebih murah membeli beras premium kepada petani dan pedagang, ketimbang membeli ke Bulog. Harga beras premium yang dibeli dari petani dan pedagang, yakni Rp13.000 per kilogram, sementara di Bulog beras premiumnya Rp14.000 per kilogram.

“Intinya, saya tidak ingin masyarakat menahan lapar. Dengan adanya bantuan pangan itu, dapat memberikan kebutuhan makan selama di rumah,” sebutnya.

Pemko Bukittinggi juga akan melmberikan bantuan lagi pada Mei mendatang. Akan ada perbedaan bantuan yang diberikan. Mengingat akan menjalani Idulfitri, maka bantuan yang diberikan berupa gula pasir, tepung, dan lainnya, yang dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis kue berlebaran di rumah.

“Untuk bantuan di bulan Mei itu, kita harap datang dari bantuan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat atau dari pemerintah pusat. Sebab, Pemko Bukittinggi dapat kuota yang cukup banyak,” jelasnya.

Untuk bantuan dari Pemrov Sumatra Barat, Ramlan Nurmatias menyatakan, Pemko Bukittinggi mendapat kuota 10.000 KK lebih dan 10 ribu lagi kuota dari pemerintah pusat. Bantuan-bantuan itu akan diberikan sesuai arahan dan ketentuan berlaku.

Ia menegaskan, bantuan itu tidak diberikan kepada penerima upah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan TNI. Untuk itu, dalam penyaluran bantuan ini, Pemko Bukittinggi melibatkan RT serta tokoh masyarakat, karena yang lebih tahu kondisi masyarakat di daerah.

Namun, untuk penerima PKH benar-benar tidak lagi diberi bantuan yang dimaksud. Sebab, dalam melakukan penyaluran bantuan itu, tidak ada penerima dobel.

“Bantuan itu untuk orang yang memiliki KTP Bukittinggi dan berdomisili di Bukittinggi. Jadi, jika ada yang belum menerima bantuan, segera lapor ke RT, maka akan ditindaklanjuti dengan meninjau kondisi keluarga dimaksud,” ungkapnya.

Sementara itu, masyarakat di Bukittinggi, Yudi, mengakui Pemko setempat telah menyerahkan bantuan tersebut. Sejak adanya bantuan itu, membuat dirinya bersama keluarga merasa tenang menjalani kehidupan sehari-hari di rumah saja.

“Saya sempat berpikir panjang melihat situasi seperti ini. Kita diminta di rumah, tidak bisa bekerja lagi. Mau makan apa anak dan istri saya? Tapi saya tenang, akhirnya bantuan datang,” katanya.

Kendati secara sisi ekonomi tidak lagi stabil, setidaknya Yudi menilai untuk bertahan hidup dalam suasana wabah Covid-19, sudah sangat beruntung. Untuk itu, ia berharap kondisi wabah Covid-19 ini segera berakhir, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala.