BKKBN Jateng Sumbang APD bagi Bidan

SEMARANG – Di tengah pandemi Covid-19, BKKBN Provinsi Jateng berupaya menekan angka putus pakai kontrasepsi. Salah satunya  dengan memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para bidan yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jateng.

“Di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ada kecenderungan layanan tatap muka dihindari, termasuk dalam pelayanan KB. Jika ini terjadi, maka kita khawatirkan pada tahun depan Jateng akan mengalami baby boom, periode yang ditandai dengan peningkatan angka kelahiran yang signifikan,” papar Kepala Perwakilan BKKBN Jateng, Wagino, di sela penyerahan bantuan APD di Kantor BKKBN Jateng Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (14/4/2020).

Diharapkan dengan adanya APD tersebut, para bidan bisa memberikan layanan maksimal, termasuk dalam upaya peningkatan peserta KB baru hingga menjaga jumlah peserta KB aktif.

“Bantuan APD ini kami berikan ke IBI se-Jateng. Tujuannya agar bidan yang terdepan melayani peserta KB terjaga kesehatan, keamanan, dan pelayanan tetap berjalan meskipun pada situasi sekarang ini,” lanjutnya.

Dari catatan BKKBN Jateng, seiring dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut, jumlah peserta KB aktif menurun secara drastis. Dari jumlah peserta aktif yang harusnya hingga Maret 2020 tercapai di atas angka 20 persen, hingga saat ini masih di bawah angka 15 persen.

“Luar biasa dampaknya Covid-19 ini, jika kondisi tersebut dibiarkan terus menurus, tidak ada upaya dalam memperkuat kesehatan khususnya bidan, angka kelahiran di Jateng bisa dipastikan akan naik,” terangnya.

Wagino menyebutkan di Jateng saat ini tercatat ada 70 persen peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi nonMKJP, yang terdiri dari alat kontrasepsi suntik 58 persen, dan pil serta kondom sebanyak 11 persen.

“Sementara, untuk pemasangan IUD dan implan memang ditunda dulu karena para bidan masih was-was, sehingga dengan pemberian APD kepada 27 ribu bidan se-Jateng ini, mereka dapat melayani peserta KB aktif dan peserta baru,” kata Wagino.

Pihaknya juga terus mendorong para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) agar berkoordinasi dengan para bidan. “Terus kita pantau, sebab jika tidak diberikan alat kontrasepsi pada waktunya, dikhawatirkan terjadi kehamilan yang cukup tinggi. Kita khawatirkan bisa jadi beban baru pemerintah daerah setempat, jika program KB tidak tertangani dengan baik,” tandasnya.

Hal senada disampaikan, Sekretaris Pengurus Daerah (PD) IBI Jateng, Sri Pudjiastuti. Pihaknya tidak menampik, jika timbul kekhawatiran dari para bidan, saat akan melayani peserta KB, khususnya untuk pemasangan IUD dan implan karena harus bertatap muka langsung dengan peserta.

“Pada awalnya, di lapangan sebagai petugas, ada yang khawatir kalau mereka bisa tertular sebab belum ada perlindungan diri. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan APD, berupa masker dan sarung tangan medik ini, dapat dimanfaatkan dengan baik,” terangnya.

Sejumlah upaya yang diterapkan di tengah pandemi, lanjut Sri Pudjiastuti, para bidan menerapkan model janji pelayanan dan menerapkan protokol COVID-19 seperti menjaga jarak, yang masuk ke tempat fasilitas diberikan layanan serta pengantar dilarang masuk.

“Kami berikan layanan di kondisi yang mengkhawatirkan, oleh karena itu kami berharap ada bantuan dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan bantuan masker serta sarung tangan,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap ke depan, ada bantuan berupa APD standar rekomendasi Kementerian Kesehatan sehingga mereka bisa lebih yakin lagi dalam memberikan layanan dan tidak khawatir tertular.

Sejauh ini, sejumlah kemudahan juga sudah diberikan dalam layanan KB. Termasuk dalam pendistribusian kontrasepsi. Jika sebelumnya hanya melalui puskesmas, sekarang ini sudah didistribusikan ke bidan praktik mandiri.