Bertemu Gubernur Jateng, Buruh Ceritakan Persoalan Kartu Prakerja

SEMARANG – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Kartu Pra Kerja dalam upaya memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang.

Namun di satu sisi, banyak warga yang belum bisa mengakses program tersebut. Termasuk para buruh, karena keterbatasan pengetahuan teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan para buruh, yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng, dalam dialog bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (28/4/2020).

“Menurut kami mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan, sehingga sebagian besar dari kita, tidak dapat mengakses program itu. Hal ini karena dilakukan secara online. Untuk itu, kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu,” papar Ketua KSBSI Jateng ,Wahyudi, di sela audensi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan mengenai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS.

Menurutnya, akibat covid-19 ini, banyak perusahaan yang menunggak pembayaran bayar BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, sehingga buruh kesulitan mendapat akses itu.

“Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di-PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak,” tegasnya.

Sejauh ini, selama pandemi covid-19, sudah ada sekitar 2000 buruh anggota KSBSI yang dirumahkan atau di PHK, tanpa adanya gaji atau pesangon, dengan alasan kondisi perusahaan juga sedang kolaps, terdampak pandemi covid-19.

“Semua ini menjadi sejumlah pertanyaan kami kepada pemerintah, khususnya Pemprov Jateng. Kami berharap ada bantuan dari pemerintah, karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini,” tandas Wahyudi.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengakui, jika mekanisme Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya dinilai sulit dan cukup membingungkan, sehingga membuat para buruh kesulitan.

“Persoalan ini sebenarnya sudah saya sampaikan ke pemerintah pusat. Saya minta, agar seluruh buruh agar yang terdampak dan tidak bisa mengakses secara online sistem kartu Prakerja, dapat di-back up dengan data manual,” terangnya.

Diterangkan, saat ini pendaftar Kartu Pra Kerja sudah mencapai 7 juta orang, sementara kuota hanya 5,5 juta.

“Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silakan nanti pusat melakukan verifikasi,” lanjut Ganjar.

Terkait nasib para buruh yang di-PHK atau dirumahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.

“Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng, untuk iuran bareng-bareng  membantu para buruh,” terangnya.

Pihaknya berharap para pengusaha yang tergabung dalam Apindo atau Kadin, bisa kompak dan menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih saat ini di Jateng, ada sekitar 45 ribu buruh yang dirumahkan atau terkena PHK akibat covid-19.

“Kita akan terus berkomunikasi dengan para buruh, perusahaan, kita akan ajak duduk bersama, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan bersama-sama. Kita gotong royong dalam memecahkan ini,” tegasnya.