Bertemu Gubernur Jateng, Buruh Ceritakan Persoalan Kartu Prakerja

SEMARANG – Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Kartu Pra Kerja dalam upaya memberikan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang.

Namun di satu sisi, banyak warga yang belum bisa mengakses program tersebut. Termasuk para buruh, karena keterbatasan pengetahuan teknologi informasi.

Hal tersebut disampaikan para buruh, yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng, dalam dialog bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Selasa (28/4/2020).

“Menurut kami mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan, sehingga sebagian besar dari kita, tidak dapat mengakses program itu. Hal ini karena dilakukan secara online. Untuk itu, kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu,” papar Ketua KSBSI Jateng ,Wahyudi, di sela audensi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan mengenai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS.

Menurutnya, akibat covid-19 ini, banyak perusahaan yang menunggak pembayaran bayar BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, sehingga buruh kesulitan mendapat akses itu.

“Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di-PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak,” tegasnya.

Sejauh ini, selama pandemi covid-19, sudah ada sekitar 2000 buruh anggota KSBSI yang dirumahkan atau di PHK, tanpa adanya gaji atau pesangon, dengan alasan kondisi perusahaan juga sedang kolaps, terdampak pandemi covid-19.