KPPU Sebut Belum Ada Dugaan Pelanggaran Perdagangan Masker

JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan belum ada dugaan pelanggaran dalam perdagangan masker di pasaran menyusul lonjakan harga barang tersebut setelah pengumuman masuknya virus corona (Covid-19) ke Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dari temuan sementara penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU dalam menyikapi kenaikan dan kelangkaan harga masker di pasaran sejak awal Februari 2020 hingga 2 Maret 2020. Penelitian tersebut dilakukan di area Jabodetabek dan seluruh wilayah kerja kantor wilayah KPPU.

KPPU dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/3/2020), mengatakan penelitian tersebut memang menunjukkan kenaikan harga masker terutama jenis 3 ply mask dan N95 mask yang sangat signifikan.

“Namun saat ini, kenaikan masih dipacu oleh peningkatan permintaan sebagai akibat merebaknya Covid-19 di seluruh dunia.”

Dalam rentang waktu penelitian tersebut, KPPU melihat adanya kenaikan harga yang signifikan dari harga normal.

KPPU juga melihat ada peningkatan permintaan yang tinggi di pasar yang tidak diiringi dengan peningkatan suplai dari produsen, di mana jumlah produksi antarprodusen tidak sama.

KPPU telah melakukan konsolidasi data dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, di mana berdasarkan data dan informasi yang ada memperlihatkan berkurangnya stok masker dan tingginya permintaan.

Namun, lembaga itu belum menemukan adanya pelaku usaha besar yang menjadi sumber kenaikan harga masker di pasaran.

Dari penelitian juga ditemukan bahwa belum ada pelaku usaha besar yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di pasar.