Walhi Sumbar Tekankan Cakada Peduli Lingkungan
PADANG — Sumatera Barat bakal melangsungkan pemilihan kepala derah di 13 kabupaten dan kota dan provinsi. Di momen ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta agar kepada calon kepala daerah (Cakada) benar-benar komitmen soal peduli lingkungan.
Kepala Departeman Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Barat, Yoni Candra, mengatakan, mulai dari sekarang perlu diberi semacam saran kepada calon kepada daerah tersebut. Agar kedepannya, bisa mendapatkan kepala daerah yang peduli lingkungan.
Ia menyebutkan adanya permintaan calon kepala daerah yang peduli lingkungan itu, setelah adanya penggalangan aspirasi rakyat yang mengusung politik hijau oleh Walhi Sumatera Barat.
Menurutnya, selama ini anggapan dari masyarakat bahwa ada kepala daerah yang belum begitu konsisten untuk peduli menjaga lingkungan, jika pun ada masih dalam skala kecil. Kedepannya masyarakat menginginkan agar kepala daerah itu bisa peduli dengan situasi lingkungan yang berdampak besar.
“Jadi Walhi ingin masyarakat bisa memahami bahwa kepala daerah tidak hanya berorientasi pembangunan fisik tanpa memperhatikan lingkungan, selama ini hal itu yang terlihat,” katanya, Rabu (12/2/2020).
Untuk itu, dengan adanya penggalangan aspirasi itu, Walhi menaruh harapan agar ada arah pilihan masyarakat untuk calon kepala daerah yang benar-benar komitmen untuk menjaga lingkungan, tanpa harus mengabaikan pembangunan infrastruktur.
“Kita tidak mempersoalkan pemerintah mau melakukan pembangunan, silakan saja. Tapi ingat juga, jika merusak lingkungan, sebaiknya jangan lakukan, cari di lokasi lainnya saja,” tegasnya.
Menurutnya, pilkada diadakan dalam lima tahun sekali menjadikan panggung demokrasi yang cukup menarik diperhatikan dengan seksama. Diharapkan semua sektor elemen masyarakat termasuk masyarakat sipil yang secara independen mangawal demokrasi.
Sejumlah nama pada pesta demokrasi pada 2020 sudah bermunculan, ada yang direkomendasi dari partai politik dan calon independen. Namun, pada umumnya masih mengusung program berorientasikan pada pembangunan fisik namun minim bicara soal lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan, dengan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.
Apalagi disebabkan peralihan alih fungsi kawasan hutan, banyaknya Izin Usha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang mengesampingkan aspek lingkungan dan aspek keadilan di dalam proses pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga menimbulkan konflik secara vertikal dan secara horizontal dan mengundang bencana ekologis seperti banjir dan longsor.
“Saat ini saja Walhi mancatat ada sejumlah kasus yang berhubungan dengan lingkungan ini, makanya kita mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait lingkungan yang ditujukan untuk calon kepala daerah yang bakal bertarung di Pilkada 2020,” ungkapnya.
Dikatakannya, melihat kondisi persoalan yang tak kunjung selesai seakan-akan minim upaya penyelesaian mulai dari beban izin usaha pertambangan dan hak guna usaha yang berada di dalam kawasan hutan. Apalagi konflik antar masyarakat dengan pihak perusahan.
Sementara tertuang dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seyogyanya pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebagai pengambil kebijakan pada tingkat daerah.
Begitu juga soal permasalahan di sektor perkebunan. Seharusnya, pemerintah daerah menjalankan apa yang tertuang dalam Inpres No. 08 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, dari fakta di lapangan sangat minim upaya penyelesaian persoalan lingkungan dan sosial lainnya. Termasuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengundang bencana ekologis.
“Sepanjang tahun 2019. Wilayah Sumbar dilanda bencana sebanyak 746 kali, pohon tumbang 293 kejadian, bencana banjir 154 kejadian, hal ini perlu jadi perhatian juga hendaknya,” ucapnya.
Dijelaskannya, pada Pilkada 2020 yang terhitung beberapa bulan lagi, Walhi Sumatera Barat menggalang opini publik terkait isu lingkungan yang dilakukan dalam bentuk survei online.
Sedangkan Walhi Sumatera Barat secara kelembagaan mengusung pilkada hijau, pilkada yang memilih politisi yang bersih dan peduli lingkungan. Berperspektif pembangunan yang berkelanjutan.
“Jadi untuk mengukur sejauh mana pemilih memahami dan mengetahui bakal calon, serta apakah bakal calon mempunyai visi menyelamatkan lingkungan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dikatakannya, dari survei itu akan dilakukan secara bertahap dan mempublikasikan hasil dalam survey tersebut melalui media dan jejaring yang ada di Sumatera Barat. Hasil survei dijadikan gambaran dalam menentukan dan memilih kepala daerah 5 tahun ke depan.
Sedangkan bagi pasang calon yang ikut berkompetisi pada pilkada mendatang menjadi buah pikir, acuan yang tertuang dalam visi dan misi dan rencana program kerja.
Menurutnya, dalam survei tersebut ada beberapa variabel yakni political awareness, Pilkada Sumatera Barat, lingkungan hidup yang digunakan untuk mengukur bakal calon yang mempunyai visi pembangunan hijau yang berkelanjutan,” ucapnya.