Petani Sumbar Diminta Manfaatkan Dana KUR

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, berharap para petani di daerahnya bisa meningkatkan pinjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2020. Menurutnya, saat ini ada sekitar Rp1 triliun dana yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan pertanian. 

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, melalui saran dari pemerintah pusat, Pemprov Sumatra Barat diminta untuk mampu menyerap KUR dalam kegiatan pembangunan pertanian sebanyak Rp1 triliun pada 2020.

Ia berharap, dengan adanya gerakan percepatan tanam untuk peningkatan produktivitas maupun untuk menyiapkan komoditi yang siap untuk diekspor di 2020.

Irwan menjelaskan, Pemprov  masih termasuk prioritas di bidang tanam pangan holtikultura, sehingga anggaran APBN 2020 meningkat sebesar 19,6 persen dibandingkan 2019, dari Rp108 miliar menjadi Rp129 miliar.

“Jika serapan KUR besar, tentunya berdampak kepada pertumbuhan pertanian kita,” kata Irwan Prayitno, pada rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan 2019 dan sinkronisasi program kegiatan 2020 Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan se-Sumatra Barat, di Padang, Senin (10/2/2020).

Ia menyebutkan, berdasarkan kebijakan menteri pertanian yang baru, diarahkan untuk pembangunan pertanian dengan Pola Pembangunan Konstra Tani, berbasis data yang ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Masing-masing daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota penanggung jawabnya adalah kepala daerah.

“Menteri ketika membutuhkan data akan melakukan telekonference untuk meminta klarifikasi segala sesuatu tentang pembangunan pertanian,” ujarnya.

Menurutnya, target pembangunan dengan dana yang tersedia, menteri pertanian mengurangi pendanaan yang bersifat konsumtif, sehingga ke depan pembangunan pertanian diarahkan berbasis teknologi yang maju, mandiri dan modern (3M).

“Pemerintah tidak lagi banyak mensubsidi atau membiayai kegiatan pertanian, tapi mengarahkan menggunakan KUR atau kredit pembangunan yang disubsidi pemerintah,” jelasnya.

Ia menegaskan, perlu adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengupayakan swasembada pangan, dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Dalam forum seperti ini, kita mesti menyatukan perspektif perencanaan dalam mengembangkan pembangunan pertanian. Semua anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hendaknya disinergikan demi meningkatkan kualitas hidup para petani,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumatra Barat, Candra, mengatakan dengan mengadakan sinkronisasi program tahun 2020, ia berharap dalam pengentasan desa rawan pangan dilakukan secara terpadu.

“Keterpaduan lintas sektor dari kabupaten kota untuk saling berbagi lokasi, agar target dapat dituntaskan melalui program yang dilaksanakan pada 2020, tidak tumpang tindih dan bisa bersinergi antarkabupaten/kota,” jelasnya.

Saat ini, kata Irwan, produk pertanian yang menonjol di Sumatra Barat adalah manggis hingga 30 ribu ton tiap tahun. Sementara bawang merah, Kementerian sudah menunjuk Sumatra Barat sebagai sentral produk bawang merah se-Sumatra, bahkan ada juga sebagian dari pulau Jawa.

Candra menegaskan, untuk memperkuat kebersamaan dalam pengentasan kerawanan pangan, ketersediaan, dan keterjangkaun, maka stabilitas pangan akan terkendali, cukup dan aman bagi masyarakat.