Dewan Desak Pemprov Jabar Alokasikan Semua Anggaran Bencana

BEKASI — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat, mendesak pemerintah provinsi segera menurunkan anggaran bantuan bencana pada dua instansi sebesar Rp6,4 miliar untuk wilayah terdampak bencana di Jabar.

“Saya sudah koordinasikan dengan Gubernur Jabar, agar anggaran bantuan bencana yang ada di Dinas Sosial dan BPBD Jabar segera dialokasi,”ungkap Achmad Ru’yat, saat mengunjungi wilayah terdampak banjir di Kota Bekasi, Selasa (7/1/2020).

Dikatakan Achmad, dana bantuan bencana di Dinsos masih ada Rp1,5 miliar dan di BPBD Jabar Rp4,9 miliar. Hal tersebut, tandasnya, sudah disampaikan ke kepala dinas terkait.

Dana tersebut tegasnya harus segera diturunkan meskipun untuk satu tahun karena kondisi di lapangan warga terdampak bencana baik di Kabupaten Bogor atau Kota Bekasi serta wilayah lainnya sangat membutuhkan bantuan.

Achmad juga mengharapkan wilayah kabupaten/kota terdampak bencana melakukan hal sama guna membantu korban terdampak bencana. Sehingga pemulihan bisa segera terlaksana.

“Reriungan, apa yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Gotong royong dalam penanggulangan bencana yang terjadi hampir merata di wilayah Jawa Barat,”papar Achmad Ru’yat.

Menurutnya setelah melihat langsung ke beberapa wilayah terdampak bencana seperti Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi semua kekurangan terkait air bersih, obat-obatan dan selimut. Di Kota Bekasi sendiri sangat membutuhkan tempat tidur seperti kasur.

Dalam kesempatan itu dia juga meminta kepada kepala daerah melalui bencana tersebut ke depan menjadi evaluasi. Sehingga setiap kebijakan terutama sungai dapat dikelola secara maksimal.

“Tata kelola wilayah sungai seperti kedalaman dan lainnya harus menjadi perhatian ke depan. Terutama saat memberikan izin IMB harus memperhatikan tata,” tukasnya.

Dia mencontohkan di Kabupaten Bogor, bukit yang longsor karena ada perubahan peruntukan lahan yang sebelumnya tanaman keras menjadi tanaman palawija, atau property. Untuk itu dia meminta agar pengambilan kebijakan konsisten dengan peruntukan tata ruang agar keseimbangan wilayah bisa terjaga.

Menyinggung terkait harus ada koordinasi melibatkan tiga gubernur seperti Jabar, DKI Jakarta dan Banten guna menyatukan tata kelola wilayah. Achmad mengaku bahwa rencana tersebut  bukan hal baru.

“Itu konsep lama untuk pembangunan terpadu dari hulu sampai ke hilir melalui badan koordinasi daerah. Pengelola terpadu dari hulu sampai hilir itu namanya Jabodetabekjur,” tukas dia.

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat, melihat langsung kondisi bencana banjir di Kota Bekasi dengan mengunjungi komplek PGP di Jatiasih. Dia bersama rombongan anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bekasi. Mereka memberikan bantuan untuk korban banjir di Kota Bekasi berupa susu bayi dan lainnya.

“Peristiwa bencana yang melanda wilayah Jabar harus menjadi evaluasi bersama. Semua pihak harus membuat kebijakan antisipasi penanggulangan bencana secara signifikan,”pungkasnya.