Menkeu Dorong Kebijakan Fiskal untuk Hadapi Gejolak Global

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pun berupaya membuat suatu ekosistem yang dapat dipercaya oleh para dunia usaha yaitu melalui investasi dengan membenahi 72 UU dengan menggunakan metode omnibus law.

“Simplifikasi regulasi dan reformasi birokrasi. Presiden memprioritaskan bagaimana keruwetan yang disederhanakan, reformasi birokrasi termasuk hilangkan berbagai halangan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan penggunaan APBN secara efektif dapat mewujudkan berbagai program pemerintahan Presiden Joko Widodo jilid II seperti peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur yang dinilai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berikutnya.

“Kita harus gunakan instrumen dari penerimaan, perpajakan dan non pajak, belanja, serta pembiayan untuk menetralisir perlemahan dari transmisi global ke dalam negeri. Jadi desain fiskal untuk menunjang prioritas itu,” katanya. (Ant)