Ini Empat Langkah Penting Mengurangi Risiko Bencana

JAKARTA — Tidak ada kata siap dalam menghadapi bencana. Yang ada hanya lebih siap dalam menghadapi bencana yang terlihat dari tren korban jiwa dan kerusakan terus menurun. Untuk menciptakan tren menurun ini, diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ir. B. Wisnu Widjaja, M.Sc menyebutkan bahwa bencana itu adalah suatu hal yang kompleks, multidisiplin, unik, border less dan memiliki ketidakpastian yang tinggi.

“Untuk menghadapi bencana, kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya pasrah. Karena dengan manajemen yang tepat, bencana itu dapat dicegah,” kata Wisnu saat Seminar Geologi di Gedung PBNU Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Ia menyebutkan dengan kondisi Indonesia yang terletak di lokasi rawan bencana, seharusnya Indonesia bisa mengubah tantangan menjadi peluang.

“Indonesia ini supermarket-nya bencana. Dengan banyaknya kejadian, sudah bisa jadi laboratorium bencana. Sehingga, jika kita mau mempelajari maka Indonesia akan bisa menjadi pusat industri solusi atas kejadian alam sehingga bisa menghindari bencana,”paparnya.

Wisnu menyebutkan bahwa tidak ada negara yang siap menghadapi bencana. Yang ada hanya lebih siap menghadapi bencana berikutnya.

“Intinya adalah mengurangi korban jiwa dan kerusakan yang terjadi. Kalau ternyata trennya terus menurun setiap kali, maka bisa dikatakan penanggulangan bencananya berhasil,” ucapnya.

Atas dasar hal ini, pemerintah melalui BNPB dan semua instansi terkait mengeluarkan empat langkah prioritas untuk pengurangan risiko bencana.

“Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman risiko bencana. Dalam artian, masyarakat bisa mengerti risiko dari setiap bencana dan tahu harus bagaimana saat bencana terjadi,” urainya.

Yang kedua adalah memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana.

“Untuk mewujudkan tata kelola ini, pastinya dibutuhkan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan,” kata Wisnu selanjutnya.

Dan yang keempat, menurutnya adalah meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk Build Back Better dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami Daryono, bahwa kalau masih terjadi kerusakan hebat saat gempa terjadi dan berulang kali, artinya tidak ada perubahan.

“Kalau kita melihat sejarah catatan gempa dan tsunami, maka akan terlihat bahwa gempa dan tsunami sudah terjadi sejak dulu. Contohnya, tercatat gempa di Yogyakarta pada tahun 1859, di Bali pada tahun 1917, di Wonosobo 1924 dan di Padang tahun 1926,” ujarnya.

Dengan melihat sejarah, seharusnya mitigasi bencana Indonesia sudah menjadi keharusan dan tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak.