Gubernur DKI Kedepankan Tranparansi Anggaran

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan tidak akan mengganti sistem e-budgeting yang sudah dibuat pemerintahan sebelumnya. Dia hanya akan memperbarui sistem sesuai dengan kebutuhan anggaran DKI Jakarta.

“Intinya adalah kita memiliki aplikasi yang terus ada perkembangan, bukan error, dan harus di-upgrade. Bukan mengganti atau meniadakan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Anies menjelaskan, sistem anggaran itu akan diisi banyak fitur kegunaan. Salah satunya fitur komentar, sehingga masyarakat bisa berinteraksi di dalamnya.

“Kita mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas dan smart system itu kita pegang. Tetapi, anggaran tetap diakses. Bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi publik bisa komentar,” ungkap Anies.

Dia menjelaskan, nantinya e-budgeting yang diperbarui akan dimasukkan kemampuan untuk menerima masukan dari tiga sektor. Pertama, masukan anggaran dari hasil Musrenbang, ke dua dari SKPD dan ke tiga dari rancangan KSD (Kajian Strategis Daerah).

“Musrenbang di RT RW, kelurahan, kota, kecamatan itu kan data, tapi itu semua tidak punya saluran ke dalam e-budgeting. Ini yang kita obrolin,” jelas dia.

Anies mengatakan, sistem ini sudah dibahas setahun terakhir. Dia memastikan, sistem akan mulai berjalan pada tahun depan. Namun, menurutnya, hal ini telah lama disiapkan dan akan diluncurkan pada akhir tahun.

“Januari akan kita gunakan, tapi karena ini ramai jadi kita sampaikan, bahwa akan launching akhir tahun ini,” ujar dia.

Dia mengatakan, pihaknya akan mengedepankan tidak hanya prinsip transparansi, melainkan juga smart system dalam menyusun mata anggaran.

Dengan adanya pembaruan sistem, maka polemik seperti anggaran tak wajar lem aibon, menurut dia dapat terdeteksi dan dicegah.

“Sistem harus bisa mendeteksi. Misalnya, kemarin lem aibon Rp82 miliar saja, common sense saja, enggak bisa itu, sistem akan menolak. Itu penting, supaya kita bisa bedakan antara kekeliruan dengan manipulasi,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mengatakan langkah Gubernur Anies Baswedan yang meminta jajarannya untuk menyisir ulang proses penyusunan anggaran, sangat tepat.

Menurut Yani, langkah ini menjadi contoh Kepala Daerah di mana pun. Dia menjelaskan, saat itu Anies dalam rapat pada 23 Oktober 2019 yang diunggah di akun youtube Pemprov DKI Jakarta, di hadapan jajarannya menyampaikan dalam penyusunan anggaran harus penuh ketelitian.

“Tanpa marah-marah, Anies dapat meminta jajarannya untuk memperbaiki dan memahami proses penyusunannya sampai diajukan ke DPRD, dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama DPRD sampai ditetapkan pada akhir November,” ucap Yani, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dia menilai cara-cara penyampaian yang baik, menjadi model kepempimpinan modern, sehingga jajarannya dapat memahami kesalahan-kesalahan tanpa ada yang tersakiti.

“Teguran secara terbuka melalui tayangan video, mengkoreksi tanpa menyakiti. Semoga seluruh jajarannya mengevaluasi secara menyeluruh, sebelum disusun menjadi APBD,” ujar Yani.